Suherman, petugas satuan keamanan (satpam) bernasib nahas. Dia terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mendapat serangan dari anjing jenis pitbull. Suherman diserang pitbull lantaran menegur pemilik anjing, Ho Andri, yang menghuni di Kompleks Rajawali, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Atas peristiwa itu, Hermawan melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa (18/12).
Kronologis penyerangan bermula saat Ho Andri membawa anjingnya jalan pagi. Saat bertemu Suhermawan, ia pun menegur Ho Andri untuk memakaikan tali pengikat tambang pada anjingnya demi keamanan pada Kamis (13/12) lalu, di Jalan Rajawali Selatan 10-11, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
Namun percekcokan terjadi akibat teguran Suhermawan sehingga mengakibatkan sang anjing menyerang karena merasa majikannya disakiti. Akibatnya, berdasarkan keterangan Kasubag Humas Polres Jakpus, AKP Purwadi menyebut Suhermawan mengalami luka yang cukup banyak dan sedang dirawat jalan akibat serangan pitbull itu.
Saat datang membuat laporan di Polres Jakpus, AKP Purwadi menyebut korban datang dengan perban di beberapa bagian tubuhnya seperti di kaki, telinga, pipi, ada perban di kepala hingga dada. AKP Purwadi juga mengaku pihaknya juga sedang menunggu hasil visum Suhermawan.
Nantinya, polisi akan mendalami kasus dengan nomor 2077/K/XII/2018/RESTROJAKPUS itu melalui pemeriksaan sejumlah barang bukti berupa hasil visum, saksi-saksi tetangga sekitar, dan video rekaman kamera pengawas.
"Pemilik anjing dikenakan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 360 juncto 335 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara," kata Purwadi seperti dilansir Antara, Rabu (19/12).
Pasal 360
| Pasal 335
|
Untuk diketahui, soal penerapan Pasal 335 terkait perbuatan tidak menyenangkan, Kejaksaan RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. B-337/E/1995 Tahun 1995. SE itu dikeluarkan lantaran pasal 335 banyak dinilai oleh para praktisi hukum sebagai ‘keranjang sampah’ dengan adanya kenyataan bahwa baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum berusaha menjaring perbuatan apa saja yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana berdasarkan Pasal 335, akibatnya kegagalan dalam penuntutan kerapkali tak dapat dihindarkan.
SE kejaksaan itu juga menggariskan bahwa perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Dan perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda. Dengan demikian yang utama perlu diperhatikan adalah “adanya paksaan untuk melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu”. Sehingga penerapan Pasal 335 dalam kasus ini, perlu dilihat apakah ada unsur paksaan dari majikan untuk melakukan atau untuk membiarkan terjadinya.
Selain pengenaan Pasal 360, sebelumnya dalam klinik hukumonline pernah dibahas soal penerapan Pasal 490 KUHP terhadap majikan yang tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya untuk menyerang manusia.
Terkait hal ini, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘pemilik tidak mencegah’ binatang yang ada dalam penjagaannya seperti jika pemilik membiarkan atau tidak mencegah binatang peliharaannya ketika menyerang orang lain.
Pasal 490 ini, juga tidak menjelaskan syarat apakah penyerangan hewan terhadap manusia tersebut hingga menyebabkan luka atau kematian bagi korban atau tidak. Selama hewan tersebut melakukan penyerangan, maka unsur pasal ini terpenuhi. Ancaman pidananya, yakni pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah sesuai pasal 490 ayat (1) KUHP. Jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan ini dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali. Selengkapnya silakan baca Apakah Pidana Denda Rp4.500,- untuk Pelaku Penganiayaan Masih Berlaku?
Majikan Bisa Digugat Perdata?
Pasal 1368 KUH Perdata (BW) menyebutkan pemilik seekor binatang, atau siapapun yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Selanjutnya, Pasal 1366 BW juga menyebutkan ‘setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya’.
Kedua pasal tersebut pernah digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memutus perkara No. 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. Dalam putusan itu, Majelis menghukum pemilik anjing Alaskan Husky sebesar Rp47,98 juta kepada penggugat. Majelis hakim dipimpin Djaunuddin Karangusi itu juga menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak membayar kerugian yang dialami penggugat. Kerugian penggugat tak lepas dari peristiwa yang terjadi setahun sebelumnya, persisnya pada 30 Maret 2014.
Saat itu, penggugat dan suaminya mendatangi toko akuarium dan petshop milik tergugat untuk membeli pakan ternak. Petshop milik tergugat memang menyediakan beragam jenis hewan, pakan ternak, dan kebutuhan hewan lainnya. Penggugat melihat dengan jelas anjing Alaskan Husky yang besar tak dirantai, alias bebas berkeliaran di petshop. Penggugat mendalilkan bahwa anjing itu secara tiba-tiba menyerang, yang mengakibatkan penggugat jatuh dan berdarah akibat luka pada bagian wajah, bibir dan lengan. Akhirnya, korban harus masuk rumah sakit untuk mengobati luka tersebut.
“Sudah seharusnya tergugat mengetahui atau patut menduga bahwa anjing tersebut merupakan anjing yang berbahaya dan tidak seharusnya dilepas bebas berkeliaran di area umum/petshop milik tergugat,” urai penggugat dalam gugatannya.
Singkat cerita, upaya perdamaian kedua belah pihak tak membuahkan hasil sehingga pengadilan memeriksa pokok perkara dengan menjatuhkan putusan yang intinya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menggunakan dalih Pasal 1368 BW dan Pasal 1366 BW dalam pertimbangannya. (ANT)
















