Menurut Nurhadi, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, laman yang memuat putusan ini sejalan dengan langkah MA dalam menjalankan keterbukaan agar MA bisa lebih akuntabel terhadap publik. Ke depan, kata Nurhadi, situs putusan.net bisa menjadi rujukan dan sumber acuan, termasuk oleh kalangan akademisi dan peneliti bidang hukum.
Rujukan lain yang memuat salinan putusan HKI adalah beberapa buku terbitan PT Tata Nusa. Tetapi, jumlah putusan yang dimuat masih sedikit, dan bukan perkara yang benar-benar baru. Demikian halnya pada buku yuridprudensi yang diterbitkan Mahkamah Agung. Pada buku Yurisprudensi MA Tahun 2006 –yang terbit setahun kemudian—hanya memuat dua putusan perkara HKI, yaitu pembatalan hak cipta (tentang logo sejahtera) dan pembatalan merek Boncafe.
Dukungan kerjasama membuat anotasi putusan datang dari sejumlah akademisi perguruan tinggi dan praktisi HKI. Anotasi penting mengingat putusan hakim tisak seratus persen benar. Selain karena persoalan hukum berbagai jenis HKI relatif baru di Pengadilan Niaga, penanganan perkara ini juga tak bisa semata-mata mengandalkan aspek hukum. Menurut Rizki Adiwilaga, dosen desain produk industri Institut Teknologi Bandung (ITB), hakim juga perlu memahami teori, filosofi dasar dan praktik hak kekayaan intelektual. Dengan memahami praktik di berbagai negara misalnya, sang hakim bisa mengetahui apakah suatu merek yang dimohonkan pembatalan merupakan merek terkenal atau bukan.
















