Antara Realisasi Penerimaan Pajak dan Penegakan Hukum

Meski sedikit meleset dari target, namun penerimaan pajak negara tahun 2009, cukup membuahkan hasil. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan berhasil meraup penerimaan pajak sebesar Rp641,2 triliun. Sejatinya target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp652,0 triliun. Artinya, realisasi penerimaan pajak mencapai 98,3 persen.

Melesetnya sasaran pemerintah dari sektor pajak tersebut bukan tanpa alasan. Departemen Keuangan melansir, imbas krisis ekonomi global tahun lalu dan beberapa kebijakan terkait insentif perpajakan, merupakan penyebab utama melesetnya sasaran pemerintah tersebut.

Dalam kebijakan insentif perpajakan, misalnya. Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 30 persen menjadi 28 persen. Lalu, tarif PPh orang pribadi dari 35 persen menjadi 30 persen. Fasilitas PPh badan untuk perusahaan masuk bursa 5 persen dari tarif normal. Kemudian kebijakan peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dalam rangka menstimulasi perekonomian. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp43,0 triliun. Jumlah yang tidak sedikit.

Namun, bukan berarti kehilangan potensi puluhan triliun tersebut membuat pemerintah berdiam diri. Sejumlah upaya dilakukan, antara lain perbaikan administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), melanjutkan reformasi perpajakan jilid II melalui project for tax administration reform (Pintar), serta intensifikasi pemungutan cukai dan modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai oleh Ditjen Bea dan Cukai Depkeu.

Di bidang penegakan hukum, ada beberapa langkah yang dilakukan Ditjen Pajak. Di antaranya penyelesaian kasus yang merugikan keuangan negara selama tiga tahun terakhir. Tahun 2007 sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp514 miliar. Tahun 2008 sebanyak 35 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp1,54 triliun. Lalu tahun 2009 sebanyak 37 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp489 miliar.

Sementara untuk kasus yang sudah divonis sejak 2007-2009, rinciannya sebanyak 8 kasus (tahun 2007) dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp106 miliar. Lalu tahun 2008 sebanyak 13 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp578 miliar. Dan tahun 2009 sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp921 miliar.

Ditjen Pajak juga gencar melakukan penagihan bagi para penunggak pajak. Realisasi hasil penagihan dua tahun terakhir, yaitu Rp12,6 trilliun pada 2008 dan Rp22,8 triliun pada 2009. Sementara target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan tahun 2010 sebesar Rp5,13 triliun. Target ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi hasil pemeriksaan dua tahun terakhir, yaitu Rp2,54 trilliun pada 2008 dan Rp3,36 triliun pada 2009.

Tak berhenti di situ, reformasi pajak juga berlaku bagi pegawai Ditjen Pajak. Selama tahun 2009, sebanyak 516 pegawai dijatuhi hukuman disiplin dari tingkat ringan sampai berat (pemecatan). Untuk bulan Desember 2009, Ditjen Pajak telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 162 pegawai.

Ditjen Pajak juga tengah mengembangkan Pusat Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center) yang sudah dibentuk sejak 2008. Pusat Pengaduan Pajak dapat diakses oleh masyarakat melalui website, telepon, surat dan SMS.

Sita aset penunggak pajak
Lantas, apa yang akan dilakukan di tahun 2010? Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo berjanji akan meningkatkan penegakan hukum khususnya di bidang pemeriksaan dan penagihan. “Baik jumlah maupun mutunya,” ujar mantan Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak dalam jumpa pers, Senin (4/1) kemarin.

Dalam bidang penagihan pajak, misalnya. Menurut Tjiptardjo, pihaknya akan lebih instens dalam menyita aset penunggak pajak yang tersimpan di bank melalui pemblokiran rekening, pencegahan dan penyanderaan (gijzeling) bagi para penunggak pajak yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

Kemudian dalam bidang pemeriksaan, Ditjen Pajak akan meningkatkan intensitas pemeriksaan untuk transaksi afiliasi, baik atas wajib pajak grup maupun transfer pricing lintas negara, termasuk transaksi dengan penduduk tax havens (negara tempat pelarian pajak). Pada 2009 Ditjen Pajak telah menyiapkan sumber daya di bidang transfer pricing lebih dari 1.000 pegawai yang tersebar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak (KPP WP) Besar I, KPP WP Besar II, KPP Madya seluruh Indonesia dan KPP di bawah Kanwil Khusus.

Di luar transaksi transfer pricing, pemeriksaan akan difokuskan pada sektor-sektor yang berisiko tinggi, yang membukukan kerugian terus-menerus, tidak memanfaatkan kebijakan sunset policy.

Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berharap kinerja Ditjen Pajak di tahun 2010 lebih baik dari 2009. Apalagi, lanjutnya, pemerintah telah menargetkan penerimaan negara dari pajak dalam negeri sebesar Rp715 triliun—dikurangi target penerimaan cukai Rp57,3 triliun. “Artinya (target penerimaan) sudah lebih tinggi dari yang diharapkan tahun 2009 yang lalu,” kata Harry.

Mengenai penegakan hukum terhadap wajib pajak yang nakal, Harry meminta agar Ditjen Pajak melakukan pemetaan di setiap sektor industri. Dari pemetaan tersebut, akan terlihat siapa saja wajib pajak yang patuh dan tidak patuh dalam membayar pajak. “Yang tidak patuh pajak ini kami akan minta list-nya siapa saja mereka dan itu akan terlihat dimana letak persoalannya. Apa mereka nakal, atau dirjen pajak tidak efektif mengelolah hubungan dengan mereka,” papar politisi dari Partai Golkar ini.