APINDO: Fungsi PTSP dan OSS Harus Diperjelas
Berita

APINDO: Fungsi PTSP dan OSS Harus Diperjelas

Danang mempertanyakan keberadaan perizinan melalui sistem PTSP pasca diluncurkannya OSS.

Fitri N Heriani
Bacaan 2 Menit

 

“Nah rivalitas ini perlu segera diatasi (diperjelas) dan dikomunikasikan ke seluruh dunia usaha, bahwa sekarang PTSP tidak bisa melayani, atau PTSP masih bisa melayani dengan OSS. Sampai saat ini kami belum tahu karena di daerah tidak bisa menterjemahkan isi Perpres 24 itu seperti apa?”

 

Sebelumnya, meski OSS mengintegrasikan beberapa perizinan menjadi satu, nyatanya tak semua perizinan bisa diurus melalui OSS. Menurut Direktur Deregulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, beberapa perizinan masih diproses di BKPM.

 

“Sesuai PP 24/2018, ada beberapa sektor yang diatur, setiap sektor ada jenis perizinan. Selama ini ada perizinan yang dilakukan oleh BKPM. Dan yang tidak ada di lampiran PP 24/2018 tersebut itu masih dilayani di BKPM,” kata Yuliot kepada Hukumonline, Senin (16/7).

 

Apa seja jenis perizinan yang dimaksud? Yuliot tidak menyebutkan secara rinci terkait hal tersebut, namun salah satu perizinan yang masih dilakukan di BKPM adalah perizinan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara perizinan lain yang tidak disebutkan dalam PP 24/2018, masih dilakukan di BKPM.

 

Berikut beberapa perizinan yang bisa dilakukan melalui OSS

  1. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagalistrikan
  2. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  3. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  4. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  5. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
  6. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan
  7. Perizinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan
  8. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
  9. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan
  10. Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan
  11. Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika
  12. Perizinan Berusaha Sektor Keuangan
  13. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata
  14. Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
  15. Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan Tinggi
  16. Perizinan Berusaha Sektor Agama dan Keagamaan
  17. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan
  18. Perizinan Berusaha Sektor Kepolisian
  19. Perizinan Berusaha Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
  20. Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info