APJHI Sahkan Kode Etik Editor dan Pakta Integritas Pengelola Jurnal Hukum
Terbaru

APJHI Sahkan Kode Etik Editor dan Pakta Integritas Pengelola Jurnal Hukum

Inisiatif yang muncul sejak 2024 ini menandai upaya APJHI dalam mengarahkan publikasi jurnal hukum, dengan menekankan pentingnya kualitas serta integritas akademik.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) resmi mengesahkan Kode Etik dan Pakta Integritas Pengelola Jurnal Hukum Anggota APJHI.  Foto: FKF
Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) resmi mengesahkan Kode Etik dan Pakta Integritas Pengelola Jurnal Hukum Anggota APJHI. Foto: FKF

Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) resmi mengesahkan Kode Etik dan Pakta Integritas Pengelola Jurnal Hukum Anggota APJHI. Gagasan yang telah muncul sejak tahun 2024 silam ini menjadi perwujudan dari keinginan APJHI dalam mengambil posisi dan arah atas publikasi jurnal hukum yang perlu dijaga kualitas dan integritas akademiknya.

“Jurnal seyogyanya sebagai wadah publikasi di mana pembaca dapat insight yang baik. Bukan mendapatkan hanya sekadar formalitas, terbit kemudian selesai. Tidak,” ujar Ketua APJHI, Kukuh Tejomurti, dalam sambutannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Selasa (16/9).

Pada kesempatan yang sama, Prof. Budi Agus Riswandi yang merupakan Dekan FH UII mengapresiasi pengesahan Kode Etik dan Penandatanganan Pakta Integritas APJHI sebagai bentu perbaikan terhadap carut marut publikasi jurnal hukum di Indonesia. “Kita tau sampai hari ini situasi publikasi jurnal di Indonesia nampaknya masih menyimpan permasalahan yang sangat serius, terutama berkaitan dengan etika,” kata dia.

Baca Juga:

Menurutnya, etika merupakan pondasi penting yang ada di dunia akademik. Di UII sendiri, pihak universitas mengembangkan sistem yang menjamin etika penulisan karya ilmiah terjaga. Meski masih mengalami pelanggaran etika sekalipun, pimpinan dan seluruh jajaran manajemen UII cukup responsif menghadapi gejala yang terjadi.

“Kami punya pengalaman, dosen maupun mahasiswa, tidak bisa mereka tetap di UII (jika melanggar). Sanksinya keras, bisa dikeluarkan dari institusi kami. Ini bukti kami serius menjaga etika dalam menghasilkan karya ilmiah. Pengalaman ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi yang lain untuk lebih berhati-hati, tidak melakukan pelanggaran etika.”

Saat ini, salah satu permasalahan etika penulisan karya ilmiah yang tengah disoroti oleh Prof. Budi saat ini berkaitan dengan penulisan kolaboratif. Sebab, sering kali dipergunakan untuk formalitas semata bagi pihak-pihak tertentu, maka dari itulah diperlukan pedoman yang jelas guna meminimalisir pelanggaran etika akademik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info