Arsitektur Hukum Perampasan Aset yang Efektif dan Berkeadilan
OPINI

Arsitektur Hukum Perampasan Aset yang Efektif dan Berkeadilan

Negara yang kuat ialah negara yang mampu menelusuri dan membuktikan aset hasil kejahatan secara kredibel, mengambilnya melalui proses yang adil, mengembalikannya kepada korban atau masyarakat, melindungi pihak yang tidak bersalah, dan berani memberikan ganti rugi yang layak ketika aparatnya keliru. Itulah arsitektur hukum pemulihan aset yang efektif, berkeadilan, dan setia pada negara hukum.

•Bacaan 7 Menit
AR
Penulis Opini

Multi-Track atau Tiga Jalur yang Berjenjang

Indonesia memerlukan sistem tiga jalur atau multi-track. Ketiganya saling melengkapi, tetapi tidak boleh dipertukarkan berdasarkan kehendak aparat negara semata. Masing-masing harus memiliki dasar, subjek, objek, pemicu, standar pembuktian, prosedur, dan remedi yang berbeda. Tanpa aturan dan batasan yang jelas, aparat dapat melakukan forum shopping yaitu memilih jalur yang paling mudah atau jalan pintas untuk menutup kelemahan pembuktian pada jalur lain.

Arsitektur berjenjang juga mencegah satu aset menjadi objek beberapa proses yang saling bertabrakan. Undang-undang harus menentukan kapan perkara pidana didahulukan, kapan proses atau track lain dapat dimulai, bagaimana bukti digunakan lintas forum, dan bagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memengaruhi perkara lainnya. Prinsip dasarnya sederhana: satu aset tidak boleh dirampas dua kali dan satu kekurangan pembuktian tidak boleh disamarkan dengan mengganti jalur yang lain.

Pengaturan juga perlu membedakan pengamanan sementara dengan perampasan final. Pemblokiran dan penyitaan bertujuan mencegah aset dialihkan atau kehilangan nilai selama proses berlangsung. Perampasan baru mengakhiri hak seseorang setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembedaan ini penting agar tindakan sementara tidak berubah menjadi hukuman berkepanjangan sebelum putusan dan menambah kerugian terhadap pihak yang dirampas.

Jalur Pertama: Criminal Forfeiture sebagai Pendekatan Utama

Jalur utama harus tetap conviction-based asset forfeiture atau criminal forfeiture. Perampasan dilakukan sebagai bagian dari perkara pidana setelah tindak pidana, kesalahan terdakwa, dan hubungan aset dengan tindak pidana diuji di pengadilan. Model ini memiliki legitimasi paling kuat karena pertanggungjawaban pelaku dan status aset diperiksa dalam satu proses dengan standar pembuktian pidana.

Prinsip prioritas ini harus dirumuskan tegas. Selama tersangka dapat ditemukan, mampu diadili, dan proses pidana dapat berjalan secara wajar, negara wajib menempuh jalur pidana. Kesulitan membuktikan perkara, lamanya proses, atau risiko dakwaan gagal tidak boleh otomatis menjadi alasan beralih ke prosedur berbasis aset. Jalur non-pidana tidak boleh menjadi pintu belakang untuk menghindari asas praduga tidak bersalah.

Jalur Kedua: NCB Asset Forfeiture yang Limitatif

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF) diperlukan ketika proses dan putusan pidana secara objektif tidak mungkin diperoleh karena keadaan tertentu. Misalnya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, benar-benar buron setelah dilakukan pencarian yang sungguh-sungguh, atau mengalami sakit permanen yang membuatnya tidak dapat mengikuti proses pidana. Keadaan tersebut harus dirumuskan secara limitatif dan terukur.

Peralihan dari jalur pidana menuju NCBAF wajib diuji hakim. Negara atau aparat harus menjelaskan upaya yang telah dilakukan, alasan objektif proses pidana tidak dapat diteruskan, serta bukti mengenai hubungan aset dengan tindak pidana. Negara tidak boleh memperoleh manfaat dari kegagalannya sendiri. NCBAF tidak patut digunakan apabila perkara pidana gagal karena kelalaian penyidikan, keterlambatan tidak wajar, salah urus barang bukti, atau strategi sengaja untuk menghindari standar pembuktian pidana. Dengan desain demikian, NCBAF menutup celah impunitas aset tanpa berubah menjadi penghukuman terselubung terhadap orang yang tidak pernah dinyatakan bersalah.

perampasan asetkorupsi
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info