Aturan Pendidikan Bertaraf Internasional Diuji ke MK
Berita

Aturan Pendidikan Bertaraf Internasional Diuji ke MK

Majelis panel mempertanyakan letak pertentangan antara pasal yang diuji dan pasal batu uji.

ash
Bacaan 2 Menit
Aturan pendidikan bertaraf international diuji ke MK. Foto: SGP
Aturan pendidikan bertaraf international diuji ke MK. Foto: SGP

Lantaran tak bisa mengakses pendidikan bertaraf internasional, sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji Pasal 50 ayat (3) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tercatat sebagai pemohon yaitu Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan). Mereka menilai pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional diskriminatif.
    

“Pemohon I-III merasa dirugikan hak konstitusional karena praktiknya terjadi diskriminatif dan sangat sulit dan mahal untuk menyekolahkan anak-anaknya di RSBI,” kata kuasa hukum para pemohon Wahyu Wagiman dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan yang diketuai Anwar Usman di gedung MK Jakarta, Jum’at (27/1).

Seperti dikutip dalam permohonan sejak 2006 pemerintah telah mengembangkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Berdasarkan data Kemendiknas hingga 2011 jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah. Rinciannya, Sekolah Dasar (239), Sekolah Menengah Pertama (356), Sekolah Menengah Atas (359), dan Sekolah menengah Kejuruan (351).

Hingga kurun waktu 2006-2010, Kemendiknas telah mensubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan sebesar Rp11,2 triliun. Selain Kemendiknas, RSBI dan SBI juga telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan pemantauan ICW, dana-dana itu sangat rawan untuk dikorupsi karena dinilai tak transparan dalam pengelolaan keuangannya.                      

Wahyu menegaskan adanya keberadaan pasal itu menimbulkan praktek antara sekolah umum dan RSBI/SBI. Misalnya, dalam sekolah umum fasiltasnya minim dan guru-gurunya kurang memenuhi kualifikasi. Sementara dalam sekolah RSBI ini fasilitas lengkap dan guru-gurunya berkualitas.

“Dari fakta aktual itu Pasal 50 ayat (3) itu telah menimbulkan pelanggaran hak jaminan warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan secara adil dan tidak diskriminatif,” tegasnya.

Ia juga menilai Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menimbulkan praktik dualisme sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan bertaraf internasional. Padahal, Pasal 21 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

“Fasilitas dan anggaran yang diberikan pemerintah kepada sekolah berstandar nasional dan internasional juga berbeda. RSBI atau SBI yang jumlah sekitar seribuan mendapatkan anggaran yang lebih besar daripada sekolah berstandar nasional yang jumlahnya puluhan ribu di Indonesia.”

Menurunya, jika Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini tetap dipertahankan potensi pembatasan akses hak warga negara untuk mengenyam pendidikan yang baik akan terus dilanggar. “Karena itu, kami memohon Mahkamah membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Pasal 36 UUD 1945,” tuntutnya.

Selain itu, dalam tuntutan provisinya, pemohon meminta MK untuk memerintahkan pemerintah untuk menunda operasional RSBI/SBI di seluruh Indonesia dan menghentikan anggaran subsidi RSBI sampai adanya putusan perkara ini.

Menanggapi permohonan, anggota majelis panel Achmad Sodiki mempertanyakan letak pertentangan antara pasal yang diuji dan pasal batu uji. “Dari sisi filosofis, pertentangan aturan keberadaan RSBI dan konstitusi, kekeliruannya dimana? Bukankah adanya RSBI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kita kan sudah menjadi komunitas global (internasional, red),” katanya.

Sementara Hakim Konstitusi Harjono menyarankan agar definisi bertaraf internasional diperjelas dalam permohonan, sehingga pemohon dapat menyimpulkan RSBI atau SBI bertentangan dengan UUD 1945 terkait sistem pendidikan nasional.

“Permohonan belum menguraikan secara eksplisit, pertentangannya dimana dengan pasal-pasal UUD 1945? Anda seharusnya fokus saja pada uraian pertentangan norma yang menyangkut hak konstitusional, nggak perlu uraian bahwa RSBI rawan korupsi atau mark up karena ini masalah implementasi,” sarannya.     

Majelis panel hakim meminta pemohon untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari kerja. “Perbaikannya bisa langsung diserahkan ke bagian kepaniteraan,” kata Anwar.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info