Penetapan uang muka kendaraan bermotor yang tidak beragam bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam industri perusahaan pembiayaan (multifinance). Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, diharapkan bisa mencegah terjadinya hal tersebut.
Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK, Mulabasa Hutabarat, mengatakan untuk menyehatkan persaingan usaha di industri multifinance dibutuhkan aturan yang tegas. Salah satu tujuan diterbitkannya PMK tentang Uang Muka Pembiayaan, untuk memilah konsumen yang berkualitas.
“Kita ingin mendapatkan industri yang sehat serta mendapatkan konsumen yang potensial,” katanya, Rabu (11/4), di Jakarta.
Mulabasa menjelaskan, persaingan tidak sehat bisa dilihat dari penetapan uang muka kendaraan bermotor. Menurutnya, penyeragaman uang muka perlu diterapkan agar ada angka yang jelas bagi multifinance di Indonesia. Pasalnya, setelah Kementerian Keuangan melakukan riset ke lapangan, ditemukan beragam uang muka yang disediakan, mulai dari 5 persen hingga 30 persen.
“Dengan keluarnya peraturan ini, kita menetapkan uang muka sebesar 20 persen dari harga kendaraan bermotor,” tegasnya.
Namun, uang muka sebesar 20 persen dari harga kendaraan bermotor itu hanya berlaku bagi kendaraan roda dua. Bagi kendaraan roda empat, uang muka diklasifikasikan dalam dua bagian, kendaraan produktif dan non-produktif. Kendaraan produktif ditetapkan uang muka sebesar 20 persen, sementara non-produktif sebesar 25 persen.
PMK juga memuat mengenai kriteria kendaraan produktif dan non-produktif. Yang pastinya, bagi kendaraan roda dua yang ingin mendapatkan uang muka sebesar 20 persen, harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh pihak berwenang untuk membuka izin usaha.
Dijelaskan Mulabasa, pertimbangan penyeragaman uang muka untuk meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, menghindari perang tarif uang muka, dan mengurangi moral hazard konsumen yang mempunyai iktikad tidak baik. Yang penting lagi, untuk memberikan the same level of playing field bagi seluruh multifinance.
“Ini untuk menyehatkan perusahaan pembiayaan, baik kendaraan baru maupun bekas semuanya harus dengan uang muka 20 persen,” tuturnya.
Mulabasa mengakui penerapan PMK ini berpengaruh terhadap jumlah produksi dan penurunan penjualan kendaraan bermotor. Namun, melihat fakta dilapangan kekhawatiran itu sedikit terbantahkan. Soalnnya, sebanyak 22,47 persen multifinance menerapkan uang muka 15-25 persen. Bukan itu saja. Pemerintah rupanya ingin memberikan kesempatan bagi perusahaan pembiayaan syariah dengan menerbitkan PMK ini. Selama ini, penerapan uang muka hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan umum atau non-syariah.
Selain melakukan survei, Kemenkeu telah berkonsultasi dengan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sebelum PMK ini dikeluarkan.
PMK ini juga memberikan sanksi bagi multifinance yang tidak mengikuti peraturan ini. Bagi perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan yang tercantum di dalamnya. Sanksi tersebut antara lain pemberian peringatan, pembekuan perusahaan hingga pencabutan izin usaha.
“Kami memberikan kesempatan kepada perusahaan pembiayaan untuk segera menerapkan PMK paling lama tiga bulan sejak diterbitkan,” tandasnya.
Sebelumnya, BI juga mengeluarkan Surat Edaran No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 menetapkan, besaran uang muka yang harus dibayar masyarakat untuk kredit sepeda motor adalah 25 persen, roda empat 30 persen, dan roda empat atau lebih untuk keperluan produktif 20 persen.
Dengan asumsi harga motor baru minimal Rp10 juta, konsumen kini harus menyediakan uang muka minimal sebesar Rp2,5 juta. Padahal, selama ini, masyarakat kelas bawah biasanya bisa memperoleh motor baru hanya dengan uang muka sebesar Rp500 ribu.
Namun, ada saja tanggapan positif dan negatif dari dua kebijakan ini. Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, meski aturan itu baik untuk prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan, memperketat batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor justru memberatkan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal itu mengingat pengguna fasilitas kredit kendaraan bermotor lebih banyak dari masyarakat kelas bawah. Menurutnya, aturan baru batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor dihasilkan tanpa melihat realitas sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Sementara itu, pengamat perbankan Aviliani mengatakan kebijakan BI menaikkan rasio KPR dan KKB adalah hal yang tepat. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah di sektor perbankan. “Surat edaran itu sudah tepat,” ujarnya ketika dihubungi hukumonline beberapa waktu lalu.
