Audit Keselamatan Tempat Wisata Harus Dilakukan
Konsumen

Audit Keselamatan Tempat Wisata Harus Dilakukan

Libur panjang Lebaran 1428 H digunakan warga untuk mengunjungi banyak tempat wisata. Sayang, kegiatan pariwisata masih tetap memakan korban.

Mys
Bacaan 2 Menit
Audit Keselamatan Tempat Wisata Harus Dilakukan
Hukumonline

Jumlah korban tewas selama mudik Lebaran kali ini mencapai 319 orang. Selain korban tewas, dari 1,051 kecelakaan sebanyak 375 orang luka berat dan 885 orang luka ringan. Angka-angka tersebut menunjukkan kenaikan 36 persen kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun lalu. Begitulah data yang dilansir kepolisian hingga 19 Oktober.

 

Kalau ditelisik, korban meninggal dunia selama libur Lebaran 1428 H bukan hanya terjadi di jalan raya. Ada pula yang berlangsung di tempa, sarana atau jalur menuju lokasi wisata. Justru selama ini, kecelakaan tempat wisata seperti kurang mendapat perhatian. Coba saja simak beberapa kejadian berikut. Dimas Aditya Putra, mahasiswa IISIP Jakarta, tenggelam di Pantai Glagah Yogyakarta. Pada 15 Oktober lalu, giliran Edot, warga Depok, tenggelam di Pelabuhan Ratu. Belum lagi kecelakaan kapal motor KM Agita di Bau Bau Sulawesi Tenggara yang menewaskan puluhan orang. Kecelakaan semacam itu sejatinya bisa diminimalisir jika standar keselamatan lokasi wisata memadai.

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesian (YLKI) adalah salah satu lembaga yang memelototi pelayanan masyarakat di tempat wisata. Dalam pandangan Keselamatan tempat wisata merupakan satu dari tujuh potensi pelanggaran hak-hak konsumen yang sering terjadi sepanjang liburan Lebaran. Enam potensi lain berkaitan dengan angkutan atau pelayanan transportasi.

 

Peneliti YLKI Sudaryatmo jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa Pemerintah harus memperhatikan objek-objek wisata. Sebab, hampir pasti warga mengunjunginya selama liburan. Ke objek wisata Ragunan misalnya, jumlah pengunjung hampir lima ratus ribu orang, sementara ke Ancol tercatat lebih dari 50 ribu pengunjung hanya pada H+3. Lonjakan pengunjung terjadi di semua tempat wisata di Tanah Air. Sayang, kata Sudaryatmo, lonjakan pengunjung ke objek wisata tidak diimbangi tindakan Pemerintah membenahi objek wisata.

 

Aspek yang paling disorot YLKI adalah keselamatan publik pada saat mengunjungi objek wisata. Menurut Sudaryatmo, Pemerintah perlu melakukan audit keselamatan di berbagai objek wisata selama liburan. Selain itu, untuk mengurangi resiko selama berwisata, lembaga asuransi juga perlu dilibatkan sehingga sejak dini ada proteksi terhadap kerugian yang mungkin timbul.

 

Warning YLKI agar dilakukan audit keselamatan objek wisata beranjak dari pengalaman-pengalaman liburan tahun sebelumnya. Belum hilang dari ingatan banjir bandang di lokasi objek wisata Mojokerto Jawa Timur, atau tragedi putusnya objek wisata jembatan gantung di Baturaden yang menewaskan 8 orang pada lebaran tahun lalu. Setahun sebelumnya, kisah nahas di lokasi wisata adalah tenggelamnya perahu wisata di danau Singkarak. Ironisnya, kejadian-kejadian itu berlalu begitu saja tanpa melalui pertanggtungjawaban hukum yang transparan.

 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan sudah mengingatkan bahwa pembangunan objek dan daya taris wisata dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal: kemampuan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan sosial budaya; nilai-nilai agama, adat istiadat dan lokal; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Usaha pariwisata dilaksanakan oleh usaha berizin yang berbadan hukum Indonesia.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info