Di sinilah mulai terlihat bahaya transfer pricing. Jika melihat skenario tadi, maka sudah pasti potensi penerimaan suatu negara khususnya yang berasal dari pajak akan berkurang. Sementara dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya termasuk efisiensi dalam hal pembayaran pajak perusahaan. Bagi perusahaan multinasional, transfer pricing merupakan strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Freddy Haris menilai jika transfer pricing dilakukan oleh sesama perusahaan lokal (dalam negeri) ia tidak terlalu jadi soal. Tetap saja pemerintah akan memperoleh pajak dari salah satu perusahaan yang diuntungkan. Yang menjadi masalah adalah apabila transfer pricing itu dilakukan oleh perusahaan asing dengan perusahaan lokal. Itu baru bahaya, terangnya dalam sebuah seminar pertambangan di Jakarta, Selasa (24/6).
Auditor handal
Menurutnya, perusahaan lokal yang menjadi subsidiari dari perusahaan asing tersebut akan dikorbankan. Artinya, perusahaan lokal itu sengaja dibuat rugi, padahal perusahaan tersebut sebenarnya sedang untung. Tujuannya, tentu saja agar kedua perusahaan itu terhindar dari pajak. Kasus semacam ini, katanya, sering terjadi pada industri batubara. Pasalnya, si emas hitam itu kini menjadi primadona. Jenis tambang itu sedang menjadi incaran perusahaan tambang multinasional. Tak jarang perusahaan asing mendekati perusahaan tambang batubara lokal.
Dari situ timbul negosiasi harga. Setelah itu justru yang terjadi malah niatan transfer pricing. Ketika batubara itu banyak dibeli oleh asing, masa perusahaan lokal itu mau rugi. Itu aneh, cetus Freddy.
Apalagi, kata dia, secara logika bisnis, tidak ada perusahaan yang didirikan untuk merugi. Logika bisnisnya nggak jalan, ujarnya. Freddy memastikan, jika ada dua perusahaan yang berkonspirasi untuk merugikan satu perusahaan, itu sudah pasti transfer pricing.
Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah? Harus punya auditor handal untuk menyelidiki keuangan suatu perusahaan, tegas Freddy yang juga menjabat Direktur Teknologi Informasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Depkumham. Untuk mengatur masalah transfer pricing ini, sebenarnya pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pihak fiskus. Mereka bisa menentukan kembali jumlah harga transfer antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun, fiskus-fiskus ini ternyata belum bekerja maksimal. Buktinya, banyak kasus transfer pricing yang mencuat ke permukaan, namun tidak ditindaklanjuti.
Selain fiskus, untuk masalah batubara, sebenarnya Indonesia memiliki Indonesia Coal Index (ICI). Lembaga itu bisa digunakan untuk mengukur kewajaran harga batubara. ICI merupakan index harga batubara yang dibuat di Indonesia melalui berbagai sumber. Sejauh ini ada tiga jenis index batubara yang dibuat ICI, yakni batubara berkalori 6.000 kilo kalori per kg (kkal/kg), 5.800 kkal/kg, dan 5.000 kkal/kg. Bulan Juni ini, ICI akan meluncurkan batubara 4.200 kkal/kg.
Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah maupun DPR untuk menghindari dari penyelidikan dugaan transfer pricing. Lihat saja kasus Adaro. Negara diperkirakan rugi triliunan rupiah akibat kejadian ini. Negara kehilangan pajak penghasilan yang semestinya disetor Adaro. Negara tidak memperoleh PPh 30% dan royalti 13,5%. Padahal, untuk setiap AS$10 selisih harga dalam praktik transfer pricing, tiap tahun kerugian negara mencapai Rp400 miliar. Ujung-ujungnya, rakyat kembali yang dirugikan.
