Semakin asyik kita berselancar di dunia digital, bisa jadi semakin dalam data pribadi kita diakses. Semakin banyak kita gunakan aplikasi melalui telepon pintar, tidak ubahnya semakin longgar izin yang kita berikan kepada perusahaan pengelola aplikasi untuk mengakses data pribadi pengguna. Contoh paling nyata adalah rekaman dan timeline perjalanan pengguna dari suatu tempat ke tempat lain.
Bisa jadi, sebagian besar pengguna tidak menyadari pintu data privasi mereka sudah tidak terkunci dengan baik. Sudah ada tamu yang masuk dan menjadikan data para pengguna sebagai aset yang dapat dipergunakan, entah untuk tujuan ekonomi maupun tujuan sosial dan politik. Dalam konteks itulah, sungguh benar apa yang disebut Shoshana Zuboff dalam bukunya yang terkenal, The Age of Surveillance Capitalism (2019).
Kapitalisme pengawasan ala Zuboff menempatkan para pengguna aplikasi sebagai komoditas ekonomi. Ironisnya, para pengguna tak sadar mereka sedang diintai melalui beragam perangkat teknologi informasi yang digunakan, yang lazim disebut spyware. Sebutlah sebagai piranti pengintai.
.jpg)
Belum lama ini, sebuah hasil kajian yang relevan dengan masalah spyware diterbitkan. Terbitan versi bahasa Inggris diberi judul Privacy in a House of Glass: Demanding Accountability for Spyware Use in Indonesia.
Karya ini adalah kolaborasi antara tiga organisasi nonpemerintah: ELSAM, Seknas FITRA, dan FIND. Sesuai judulnya, karya ini mendorong akuntabilitas penggunaan perangkat intai di Indonesia karena kegiatan pengintaian itu merembet ke ranah hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.
Penerbitan buku ini mendapat momentum karena pada 16 Juli lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun baru berlaku pada Januari tahun mendatang, PP ini memperkuat perlindungan data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi.
Di zaman teknologi informasi dan penggunaan perangkatnya yang begitu masif di Indonesia, potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan data pribadi dan privasi, tak bisa dianggap sepele. Apalagi, jika dihubungkan dengan penggunaan piranti pengintai, yang diperkirakan sudah dipergunakan di Indonesia sejak 2013.
















