Anggota Baleg dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Desy Ratnasari, mengatakan fraksinya setuju peningkatan alokasi dana desa setiap tahun tanpa dibatasi nominal dan presentase tertentu. Besaran kenaikan alokasi untuk dana desa perlu disesuaikan dengan kemampuan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kami mendukung peningkatan alokasi dana desa setiap tahun, tanpa ada batas presentase dan nominal tertentu,” usulnya.
Anggota Baleg dari fraksi partai keadilan sejahtera (PKS) Amin AK, mengatakan salah satu semangat DPR untuk meningkatkan dana desa adalah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ada variabel yang harus diperhatikan untuk menentukan besaran dana desa untuk setiap desa misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan lainnya. Fraksi PKS mengusulkan besaran presentase dana desa 20 persen.
Sementara anggota Baleg dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Luluk Nur Hamidah, mengingatkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyebut banyak Kementerian/Lembaga pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan dengan dalih untuk desa. Berbagai dana untuk desa itu seharusnya dikonsolidasi dengan baik sehingga tepat sasaran. Selain menekankan konsolidasi anggaran dari berbagai Kementerian/Lembaga untuk desa, F-PKB mengusulkan besaran dana desa tidak ditentukan oleh besaran presentase tertentu tapi langsung nominal.
“Jumlah dana desa Rp5 miliar ini masih masuk akal,” katanya.
Sedangkan anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Arteria Dahlan, mencatat tren jumlah dana desa terus meningkat. Formula dana desa yang saat ini diatur dalam peraturan pelaksana sudah cukup baik sehingga tidak diperlukan lagi untuk menetapkan presentase dan nominal tertentu untuk menentukan besaran dana desa. Fraksi PDIP pada intinya sepakat dana desa meningkat setiap tahun.
