Pertama, penetapan perusahaan asuransi yang akan menjadi mitra bank. Bank harus menetapkan perusahaan asuransi yang menjadi mitranya melalui penilaian tingkat solvabilitas, surat persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu), memenuhi kebutuhan yang berlaku serta memantau, menganalisa dan mengevaluasi perusahaan asuransi secara berkala dan sewaktu-waktu.
Kedua, penyusunan perjanjian kerjasama harus mencantumkan kejelasan hak dan kewajiban termasuk tanggung jawab pihak masing-masing. Mencantumkan kondisi berakhirnya kerja sama serta menjaga kerahasiaan data. Ketiga, penggunaan data nasabah harus sesuai dengan UU Perbankan, harus sesuai dengan transparansi produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
Keempat, melakukan penerapan prinsip perlindungan nasabah dengan cara menjelaskan secara lisandan tertulis kepada nasabah, menjelaskan transparan mengenai biaya-biaya yang harus dibayar dan memastikan produk suransi telah sesuai peraturan.
“Yang pastinya, bundled product yang dipasarkan tetap harus dipisahkan atas bagian produk yang menjadi risiko bank dan bagian produk yang menjadi risiko prusahaan asuransi,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani, berpendapat alternative penjualan produk asuransi melalui channel banyak memberikan manfaat yang baik. Manfaat ini tentunya akan dinikmati oleh nasabah, perusahaan asuransi serta bank.
“Saya menilai model bisnis ini memberikan banyak manfaat bagi pihak yang bersangkutan,” kata Rosan.
Manfaat tersebut antara lain memberikan nilai tambah kepada nasabah, meningkatkan nilai kepuasan nasabah sehingga meningkatkan loyalitas nasabah, merealisasikan one-stop Financial Servis Center, sumber potensial fee based income bagi pihak bank, serta meningkatkan pendapatan premi asuransi.
















