Direktur Utama PT Bulan Terang Utama Malang Umang Gianto mengatakan dari ribuan calon konsumen yang datang saat itu (tahun 2007), ternyata rumah tipe 27/65 tidak diminati para konsumen. Sebab, kebanyakan konsumen lebih banyak membeli rumah tipe 36.
“Tahun 2007, kami pernah membangun rumah tipe 36 dengan luas tanah 65 M2 hasilnya konsumen lebih banyak memilih bangunan rumah tipe 36,” kata Umang saat memberi keterangan sebagai saksi (fakta) yang dihadirkan pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/4).
Umang menjelaskan sejak saat itu hingga kini pihaknya memutuskan untuk membangun rumah dengan minimal tipe 36 dengan luas tanah 65 M2. “Pertimbangan saat itu selisih pembiayaan dan harga jual pembangunan rumah tipe 36 dan tipe 27 tidak terlalu besar. Sedangkan ruang dan kamar sangat berbeda, kalau tipe 36 terdapat 2 kamar dan tipe 27 hanya 1 kamar,” kata Umang.
Soal harga jual, Umang mengatakan pihaknya selalu mengikuti harga jual yang telah ditetapkan pemerintah/Kemenpera. Menurutnya, sejak 2007 hingga 2011, kenaikan harga jual rumah bersubsidi yang ditetapkan pemerintah tidak begitu tinggi. “Harga KPR bersubsidi yang ditentukan pemerintah pada tahun 2007 sebesar Rp49 juta, tahun 2009 sebesar Rp55 juta, dan tahun 2011 sebesar Rp70 juta,” terang Umang.
Karena itu, rumah tipe 36 dinilai paling layak huni dan terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah. “Minimal rumah tipe 36 paling siap dihuni keluarga sejahtrea dengan 2 anak, yang jelas lingkungan rumah tipe 36 menjadi tidak kumuh. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan mereka tidak direpotkan untuk menambah kamar tidur,” katanya.
Sementara Yusril Ihza Mahendra berpendapat pasal 22 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2012 yang mengatur ukuran minimal rumah tinggal dan rumah deret itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.
“Norma pasal yang dimohonkan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah tidaklah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,” kata Yusril selaku ahli yang dihadirkan pemerintah.
Menurutnya, Pasal 22 ayat (3) itu mengandung kejelasan dan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Pasal 22 ayat (3) tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pasal 28H ayat (3), (4) UUD 1945,” katanya.
Untuk diketahui, Aditya Rahman, Jefri Rusadi, dan Erlan Basuki memohon pengujian pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Aturan batas minimal luas lantai rumah 36 meter ini menyebabkan para pemohon tidak mampu membeli rumah baik secara tunai maupun dicicil.
Menurut para pemohon, pasal 22 ayat (3) itu dianggap merugikan atau membatasi warga negara miskin atau warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Para pemohon adalah pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta yang hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Para pemohon meminta MK membatalkan pasal 22 ayat (3) itu karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Sementara Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga memohon pengujian pasal yang sama dengan alasan yang berbeda. APERSI memiliki visi dan misi membantu pembangunan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskin.
Menurut APERSI, luas bangunan 21 meter persegi sangat dibutuhkan oleh kelompok MBR untuk memiliki rumah. Karena itu, pemohon meminta agar Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang jika tidak diartikan dengan luas lantai paling sedikit 21 meter persegi.
