Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) mengusulkan agar pemerintah menggabung Bank Mandiri dan Bank BNI untuk menciptakan bank terbesar di Asia Tenggara. Usul ini tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing industri perbankan nasional di tingkat internasional.
"Sekarang ini kita punya bank milik negara yang besar yakni Bank Mandiri. Tetapi, bank ini nomor delapan terbesar di Asia,masih jauh untuk menjadi yang terbesar. Kalau Bank Mandiri dan Bank BNI digabung, sudah peringkat kelima atau enam, tetapi itu baru Bank Mandiri dan BNI saja," kata Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono dalam RDPU di Komisi XI DPR Senayan Jakarta, Selasa (26/2).
Terkait hal tersebut, Sigit berharap agar DPR bisa mendorong terwujudnya merger bank BUMN untuk menciptakan bank terbesar di kawasan ASEAN. Sigit menyayangkan Indonesia belum memiliki bank terbesar di Asia padahal memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Apalagi, bank terbesar se Asia saat ini ditempati oleh Bank DBS milik negara tetangga, Singapura.
"Jadi, apakah kita akan terus menerima keadaan ini tanpa berbuat sesuatu," ujar Sigit mempertanyakan.
Selain itu, lanjut dia, Cetak Biru yang diusulkan masuk ke RUU Perbankan diharapkan dapat menjadi konsesus bersama sehingga industri perbankan Indonesia mempunyai tujuan untuk memiliki bank berskala internasional, sekurang-kurangnya di tingkat Asean.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan kawasan ASEAN Indonesia memiliki potensi yang paling besar untuk memiliki bank terbesar. Satu-satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan bank besar adalah menggabungkan bank-bank milik negara. Namun Sigit mempertanyakan, apakah pemerintah memiliki usaha untuk menggabungkan bank-bank milik negara, karena harapan itu tidak bisa dilimpahkan ke bank swasta.
Pembentukan bank terbesar dengan menggabungkan bank BUMN, lanjut Sigit, akan lebih memudahkan pemerintah dan DPR dalam mempengaruhi kebijakannya. Pasalnya, DPR tidak mungkin untuk mengintervensi kepada bank swasta atau bank milik negara karena intervensi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian, jelas dia, bank terbesar itu nantinya juga akan lebih mudah untuk melakukan ekspansi ke luar negeri atau menguasai bank di mancanegara, seperti yang tengah terjadi saat ini di Indonesia.
"Namun, yang perlu diingat dan tidak kalah pentingnyanya adalah menjaga dan mempertahankan pasar di dalam negeri," imbuhnya.
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR Kamaruddin Sjam menilai, usulan pembentukan bank besar perlu dipertimbangkan. Apalagi, rencana ini juga didukung oleh jumlah penduduk yang besar. "Butuh bank besar yang operasinya dalam skala besar apalagi jumlah penduduk Indonesia juga besar," katanya.
Bank besar berskala internasional tersebut diperlukan karena jika negara terjadi krisis, maka bank besar tersebut dapat bertahan dan tetap kokoh. Untuk itu, Kamaruddin berharap semua pihak dapat ikut mendorong perbankan nasional, khususnya bank BUMN.
Dorongan tersebut, salah satunya diberikan melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun sebuah bank besar yang seharusnya dapat diatur didalam RUU Perbankan yang tengah dibahas di Komisi XI. Maka dari itu, agar rencana ini terlaksana, Kamaruddin menilai harus ada keberpihakan kepada bank BUMN.
"Ini barangkali diperlukan keberpihakan," pungkasnya.
