Baznas Bukan untuk Mematikan LAZ

Pemerintah berpandangan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat yang pelaksanaannya harus dikelola secara kelembagaan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfataan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Jadi, pembentukan Baznas tidak dimaksudkan mematikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Bahkan LAZ -yang pembentukannya mensyaratkan izin pejabat yang ditunjuk menteri agama- dapat menjadi mitra Baznas dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat tidak dalam rangka mensubordinasikan dan mengesampingkan peran LAZ.

“Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dapat diartikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat, tetapi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang harus dikelola secara melembaga,” ujar Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memberikan tanggapan pemerintah dalam sidang pengujian sejumlah pasal dalam UU Pengelolaan Zakat di Gedung MK, Selasa (9/10).                

Nasaruddin menegaskan pengelolaan zakat selain terikat dengan ketentuan syariah, juga tidak bisa mengabaikan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan. “Tidak seorangpun dapat membantah keamanan dana zakat akan lebih terjamin apabila dikelola lembaga yang memiliki otoritas,” tegasnya.

Dia mengingatkan zakat bukan hanya urusan individu dengan Tuhannya, melainkan terkait dengan hak negara dan masyarakat. Pengelolaan zakat mesti diatur negara untuk menciptakan kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat atau dapat disederhanakan dengan kata kunci ‘integritas’ dan ‘akuntabilitas’.

“Atas dasar itu, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 UU Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945,” katanya.

Sementara Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang bisa mengkriminalisasi lembaga amil yang tidak berizin dari pejabat berwenang untuk menginventarisir, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat.

Menurutnya, izin pejabat yang berwenang diharapkan LAZ yang mengelola zakat dari masyarakat benar-benar menyalurkan zakat secara benar, tidak menyimpang dari tujuan semula yakni LAZ tidak menjadi korporat yang mencari keuntungan. “Jadi, tidak tepat jika izin dari pejabat berwenang itu untuk mempersulit, mempersempit, dan mematikan ruang gerak lembaga amil zakat,” tegasnya.

Justru, lanjutnya, adanya izin pejabat yang berwenang akan memperkuat LAZ dan amil zakat tradisional di masjid-masjid akan menjadi bagian unit pengumpul zakat (UPZ). “Ketentuan pidana tidak dalam rangka mengkriminalisasi LAZ dan amil zakat tradisional, sehingga tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.” 

Permohonan ini diajukan sejumlah lembaga amil zakat, muzakki (pemberi zakat), dan mustahik (penerima zakat) yang tergabung dalam  Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (Komaz) yang jumlahnya 31 pemohon. Antara lain; Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Portal Infaq, Fadlulah (muzakki), Asep Supriyatna (mustahik). 

Mereka memohon pengujian Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Para pemohon menilai UU Zakat berpotensi mematikan peran LAZ masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Misalnya, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat menyebutkan hanya Baznas yang berhak mengelola zakat di Indonesia (sentralisasi). LAZ sifatnya hanya membantu Baznas.

Menurutnya, berlakunya UU Pengelolaan Zakat itu tidak hanya merugikan para pemohon, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia yang selama ini telah banyak terbantu dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan LAZ. Karenanya, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), (3), Pasal 28H UUD 1945.