Kejaksaan harus kembali menghadapi penolakan eksekusi dari terpidana. Mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing tetap menolak untuk dieksekusi karena sejumlah alasan. Salah satunya, putusan yang digunakan Kejaksaan untuk mengeksekusi berbeda nomor registernya dengan yang telah diterima Sumita dari Mahkamah Agung (MA).
Pengacara Sumita, Erick S Paat, kemarin mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan protes. Menurutnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat tidak dapat mengeksekusi kliennya dengan putusan yang keliru dan cacat hukum. Putusan yang digunakan untuk mengeksekusi bernomor 856K/Pid.Sus/2009.
Sumita, kata Erick,telah menerima surat resmi melalui pengadilan yang menyatakan perkaranya telah teregister dengan nomor 857/Panmud-pidsus/857/V2009/K. Makanya, ketika Kejari Jakarta Pusat melayangkan panggilan eksekusi, Erick mengatakan kliennya enggan untuk dieksekusi.
Erick melanjutkan, sebagaimana ketentuan Pasal 250 KUHAP, setelah menerima memori dan/atau kontra memori kasasi, pengadilan akan mencatatnya di buku register perkara. Kemudian, pengadilan mengirimkan berkas itu ke MA dan MA akan mengeluarkan surat bukti penerimaan yang tembusannya dikirim kepada para pihak.
Putusan yang digunakan untuk mengeksekusi Sumita, seharusnya teregister dengan nomor 857, bukan 856. “Jadi, untuk apa klien kami datang (untuk dieksekusi) karena itu bukan nomor perkaranya,” kata Erick, Senin (28/5). Apalagi, surat panggilan eksekusi diberikan dengan cara yang tidak sopan.
Erick menuturkan, surat panggilan itu dikirimkan dengan cara dilempar ke halaman seperti melempar koran. Selain itu, putusan bernomor 856K/Pid.Sus/2009 menggunakan bukti fiktif dalam pertimbangannya, yakni Surat Keputusan Menteri Keuangan No.501/MK.01/2001 tanggal 7 September 2001.
Majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar berpendapat Sumita Tobing telah melanggar Surat Keputusan No.501/MK.01/2001 tanggal 7 September 2001. Sebab, yang berwenang menunjuk Ketua Panitia Lelang berdasarkan surat keputusan itu adalah Direktur Administrasi Keuangan.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.02/KEP.I.1/2002, Sumita telah membentuk panitia pelelangan dan penilai kewajaran harga pengadaan barang teknis dan umum Kantor Pusat TVRI yang dananya berasal dari APBN tahun 2002. “Tapi, SK (Menteri Keuangan No.501/MK.01/2001) itu tidak pernah ada,” ujar Erick.
Erick menganggap putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP. “Sesuai Pasal 197 KUHAP, pertimbangan hukum harus sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan, tapi ini bukan bukti. Di persidangan terungkap SK itu fiktif dan tidak berlaku”.
Oleh karenanya, Erick menyatakan putusan 856K/Pid.Sus/2009 itu cacat hukum karena dibuat berdasarkan bukti yang tidak benar. Putusan itu pun, sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi. Kejari Jakarta Pusat dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat memaksakan eksekusi.
“Kalau (eksekusi) tetap dipaksakan, telah terjadi premanisme dalam penegakan hukum. Kalau mau menegakkan hukum, sesuai dengan aturan hukum. Tapi, kalau melanggar hukum, penegak hukum sudah melakukan premanisme dalam penegakan hukum. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” tutur Erick.
Dia menambahkan, MA tidak bisa seenaknya merevisi nomor register putusan. Hal itu sangat aneh karena MA sebelumnya sudah mengeluarkan surat bukti penerimaan yang tembusannya dikirimkan kepada para pihak. Perubahan nomor itu menunjukan kebobrokan MA yang bekerja tidak benar dan sesuka hati.
“Itu menyangkut soal kemerdekaan seseorang. Tidak bisa segampang itu. Kami juga tidak pernah diberitahukan soal (perubahan) itu,” tegasnya Erick. Sementara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Andhi Nirwanto mengatakan eksekusi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Andhi menuturkan, ketika putusan pengadilan dilaksanakan, Kejari Jakarta Pusat akan mengeluarkan surat perintah P48 dengan model blanko. Setelah itu, Kejari akan menunjuk tim jaksa eksekutor untuk selanjutnya pelaksanaan eksekusi dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi setempat.
Untuk eksekusi Sumita, Andhi mengaku akan melakukan pengecekan mengenai nomor register perkara yang berbeda itu. “Ya nanti kami akan cek lagi. Yang jelas, Kejaksaan Negeri Jakarta pusat saya pikir hanya terima (salinan putusan dari pengadilan),” tukasnya.
Sebelumnya, Sumita diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2009. Terhadap putusan bebas itu, penuntut umum memohonkan kasasi karena pengadilan negeri dianggap salah menerapkan hukum. Pada 6 Januari 2011, MA mengabulkan kasasi penuntut umum dan membatalkan putusan pengadilan negeri.
Sumita dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Majelis kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar, beranggotakan Muhammad Taufik dan Surya Jaya menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sumita dianggap terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangan dengan menunjuk Endro Utomo sebagai Ketua Panitia Lelang.
