Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan masih terus dibahas Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah. Salah satu materi muatan yang diatur dalam RUU mengenai amanat pembentukkan kelembagaan Bank Tanah. Lalu, apa dan bagaimana sebenarnya fungsi bank tanah itu?
Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron mengatakan terdapat enam pasal yang mengatur bank tanah dalam RUU Pertanahan. Tim perumus telah menyusun konsep pembentukkan bank tanah yang dituangkan dalam pasal-pasal itu guna menekan inflasi di bidang pertanahan. Nantinya, nomenklatur bank tanah diserahkan pada pemangku kepentingan dan kebutuhan pemerintah.
DPR, menyusun norma-norma bank tanah sebagai acuan dan batasan, sehingga lembaga bank tanah tetap terikat sebagai lembaga negara. Kemudian, tugas dan fungsinya memberi dorongan pada sistem pertanahan nasional. “Agar tanah-tanah yang telantar bisa didistribusikan, dimanfaatkan agar lebih produktif. Masyarakat kecil pun juga diberikan afirmatif bisa memiliki tanah, (setelah) konsolidasi tanah,” ujar Herman di Komplek Gedung Parlemen, belum lama ini.
RUU Pertanahan
Pasal 80
Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83 Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel dan non profit
Pasal 84
Pasal 85
|
Ada tiga lembaga baru
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul mengatakan terdapat tiga lembaga baru dalam draf RUU Pertanahan. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan (pengadilan pertanahan). Kedua, pembentukkan badan penjamin sertifikat hak atas tanah. Ketiga, bank tanah. Baca Juga: Delapan Arah Kebijakan dalam RUU Pertanahan
Menurutnya, ketiga lembaga khusus itu dibentuk dalam upaya meningkatkan pelayanan pertanahan dan mengatasi berbagai persoalan yang muncul di bidang pertanahan. Khusus bank tanah, kata Inosentius, ini bagian dari upaya bagaimana tanah-tanah yang tidak berfungsi dan tidak produktif, kemudian dikonsolidasikan untuk didistribusikan bagi kepentingan masyarakat.
Baginya, ketiga lembaga tersebut menjadi satu kesatuan dalam upaya mencegah, menyelesaikan konflik, dan mengatasi berbagai persoalan pertanahan mulai dari hulu hingga hilir. “Karena itu, kita pastikan RUU ini menjamin hak atas tanah masyarakat agar ada kepastian hukum atas haknya.”
















