Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.
Setidaknya ada lima hal yang ditetapkan dalam Kepgub ini. Pertama, PPKM berbasis mikro ini berlaku selama 14 hari sejak 9 hingga 22 Februari 2021. Kedua, dalam pemberlakuan PPKM ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid 19).
“Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini,” tulis poin Ketiga Kepgub ini.
Keempat, dalam hal terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satgas Covid-19 tingkat provinsi, maka PPKM berbasis mikro ini sebagaimana dalam dapat dihentikan. Kelima, keputusan ini berlaku hingga 9 Februari 2021.
Di samping itu, dalam lampiran Kepgub ini menjelaskan jenis-jenis pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Untuk aktivitas perkantoran baik BUMN/BUMD, swasta maupun pemerintahan 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen lagi baru masuk perkantoran. Namun untuk sektor tertentu aktivitas perkantoran sebanyak 100 persen.
Misalnya sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Sektor lain yang diberikan kelonggaran aktivitas 100 persen yaitu pasar rakyat, toko, swalayan, dan toko kelontong dan kegiatan konstruksi. Namun ada catatan tersendiri yaitu meskipun dibolehkan 100 persen tetapi juga harus ada pengaturan jam aktivitas dan kapasitas. (Baca: PPKM Berbasis Mikro Andalkan Partisipasi Seluruh Masyarakat)
Untuk kegiatan belajar mengajar tetapi dilakukan secara daring. Kelonggaran diberikan pada sektor makanan dan minuman dimana restoran, warung makan, café, batas waktu untuk makan di tempat menjadi pukul 21.00 WIB, dengan kapasitas sebanyak 50 persen. “Layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran,” tulis lampiran Kepgub itu.
Untuk tempat perbelanjaan atau mall diizinkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB, sementara tempat ibadah maksimal 50 persen dari kapasitas, berbeda dengan sektor kesehatan kapasitasnya sebanyak 100 persen. Sedangkan untuk kegiatan di area publik yang bisa menimbulkan keramaian ataupun kerumunan, aktivitasnya dihentikan.
Hal penting yang lain berkaitan dengan sektor transportasi. “Kendaraan umum angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan rental maksimal penumpang 50 persen,” tulis lampiran dalam Kepgub itu. Untuk ojek daring maupun pangkalan kapasitas 100 persen.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, PPKM akan diperpanjang selama dua pekan kedepan, hingga 22 Februari 2021. “Jakarta mulai hari ini (PPKM) sudah diperpanjang hingga dua pekan ke depan,” ujar Gubernur Anies di Jakarta, Senin (8/2).
Anies menyebut, dalam perpanjangan kali ini tidak ada aturan baru yang diterapkan. Namun, PPKM kali ini bakal dilakukan dengan memperkuat pembatasan sosial di lingkup mikro, seperti RT/RW sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, PPKM ini akan diteruskan sesuai dengan kebijakan yang ada sebelumnya.
“Kita bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan sejak tahun lalu kita kan punya pembatasan di kampung-kampung, ada gugus tugas tingkat RW yang terus aktif kita aktifkan, di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpanjang untuk dua pekan ke depan,” tuturnya.
Maka dari itu, Anies kembali mengingatkan warga untuk menjaga 3M, terus memakai masker, terus menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun, dan rumah saja bila tidak ada keperluan penting. “Intinya sama, kurangi mobilitas, kurangi interaksi langsung, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan,” tegasnya.
