Terkait permohonan perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 75/PUU-XVIII/2020 yang mendalilkan pembatasan waktu 45 hari harus dikesampingkan, DPR berpendapat hal ini terkait hukum acara pembatasan 45 hari dalam pengajuan uji formil di MK yang merupakan materi yang telah diatur undang-undang. Apabila oleh pembentuk UU belum diatur, MK dapat mengatur hukum acara yang bersifat teknis dalam mengisi kekosongan hukum tersebut.
Hal ini mengingat UUD 1945 tidak mungkin mengatur secara rinci hal teknis atas hari seperti yang didalilkan para pemohon. Untuk itu, dibutuhkan aturan lain untuk mengatur hal tersebut dan MK berwenang menyusun hukum acara yang bersifat teknis tersebut. “Terhadap pengujian perkara No. 75/PUU-XVIII/2020 ini sesungguhnya telah melewati batas waktu sejak diundangkannya norma a quo yakni pada 18 Mei 2020. Atas dasar itu, para pemohon tidak memiliki memenuhi batas waktu 45 hari yang ditetapkan MK. Sepatutnya MK menyatakan permohonan perkara No. 75/PUU-XVIII/2020 ini tidak dapat diterima.”
Mengenai prosedur konstitusional yang telah dikesampingkan dengan tidak adanya DPD dalam proses pembahasan menentukan Perppu, DPR berpendapat Perppu ini pada intinya mengatur kebijakan keuangan negara yang apabila dalam pelaksanaannya berdampak pada perimbangan keuangan pusat dan daerah. Misbakhun melanjutkan hal ini merupakan konsekuensi keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga telah jelas Perppu tidak mengatur mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Karena itu, pengesahan Perppu ini tidak berkewajiban mengikutsertakan DPD dalam penetapan Perppu menjadi undang-undang.
“Berdasarkan Pasal 71 huruf d dan Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), RUU penetapan Perppu menjadi UU ini bukan merupakan usulan DPD, sehingga DPD tidak berwenang membahas,” katanya.
Berkaitan keluarnya Perppu ini, Misbakhun menyebutkan hal ini merupakan kewenangan Presiden yang bersifat fundamental dan berdampak pada ekonomi jangka panjang. Untuk itu, perlu diberikan dasar legalitas dalam bentuk undang-undang oleh DPR dalam kewenangan hak budget yang dimilikinya. Sejatinya berfokus pada penataan ulang anggaran hingga beberapa tahun ke depan yang berdampak pada APBN. Atas dasar itu, DPR menetapkan aturan ini menjadi undang-undang dalam waktu yang cepat karena adanya kebutuhan mendesak yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.
“Dengan adanya situasi pandemi bukan hanya pada kesehatan yang dibutuhkan perhatian penuh, tetapi juga perekonomian negara jangka panjang yang juga membutuhkan langkah cepat guna mengatasi keadaan darurat negara. Adanya legitimasi ini, Pemerintah dapat lakukan recovery perekonomian akibat pandemi seiring pula dengan percepatan penanganan pandemi ini,” tegas Misbakhun.
Seperti diketahui, permohonan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), serta Pemohon perorangan yaitu Desiana Samosir, Muhammad Maulana, dan Syamsuddin Alimsyah. Sedangkan Pemohon perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 diajukan Iwan Sumule dan 49 Pemohon lainnya selaku aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).Sementara, Pemohon Perkara 43/PUU-XVIII/2020, Ahmad Sabri Lubis dan 9 Pemohon lainnya sebagai perorangan warga negara Indonesia.
Kemudian Pemohon Perkara 45/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 yaitu Sururudin dan Damai Hari Lubis selaku advokat. Adapula Pemohon perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020, yakni Triono dan 26 Pemohon lainnya yang menjabat sebagai kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa. Sementara Permohonan perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 47 Pemohon, diantaranya M. Sirajuddin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, HM. Amien Rais. Tujuh permohonan tersebut mendalilkan UU Penanganan Covid-19 itu cacat secara formil dan material, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
