Pasal 2 Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. |
Pasal 5 (1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi. (2) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi diatur lebih lanjut oleh Dewan Eneergi Nasional. |
Pasal 7 (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana subsidi diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Pasal 11 (1) Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain: a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; b. prioritas pengembangan energi; c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; d. cadangan penyangga energi nasional. (2) Kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. |
Pasal 12 (1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional (2) Dewan Energi Nasional bertugas: a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR; b. menetapkan rencana umum energi nasional; c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. (3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota. (4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas: Ketua (Presiden), Wakil Ketua (Wakil Presiden), Ketua Harian (Menteri yang membidangi energi. (5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas: a. tujuh orang baik menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan b. delapan orang dari pemangku kepentingan. |
Pasal 19 (1) Setiap orang berhak memperoleh energi. (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; dan b. pengembangan energi untuk kepentingan umum. |
Alvin sendiri menjelaskan, latar belakang ketentuan itu adalah semangat otonomi daerah. Jiwanya ke otonomi daerah. Supaya, daerah penghasil energi juga memperoleh bagi hasil yang banyak pula, ujar Alvin.
Mai berharap UU ini memberikan ruang yang adil bagi daerah penghasil energi. Di daerah eksploitasi, ada tiga kondisi mencemaskan. Kerugian lingkungan, masalah HAM, serta kemiskinan warga lokal.
Dewan Energi Nasional
Begitu getol pemerintah kita membentuk badan atau lembaga baru. Kali ini, UU ini mewajibkan pemerintah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN). Dewan ini harus terbentuk selambatnya enam bulan sejak UU ini disahkan. Padahal, sebelumnya sudah ada Badan Koordinasi Energi Nasional.
Kurtubi menilai, seharusnya pemerintah membentuk sebuah badan regulator. Di Amerika ada Federal Energy Regulatory Commission. Badan ini mengatur seluruh energi, mulai dari listrik, LNG, migas, dan sebagainya.
Menurut Kurtubi, badan regulator ini berwenang membuat kebijakan terpadu. Misalnya, jika hendak menaikkan harga BBM, badan ini juga menghitung dampaknya terhadap kenaikan tarif listrik. Sehingga, badan ini bisa memutuskan kenaikan harga BBM yang wajar. Supaya, tarif listrik juga tak memberatkan masyarakat.
Pendek kata, Secara kelembagaan dan kebijakan, UU ini belum memberi jawaban yang memuaskan, ungkap Kurtubi. Kurtubi berprediksi, kerja DEN tak bakal optimal karena hanya memegang kebijakan yang mengambang. Aplikasinya bakal susah, imbuhnya.
Mai juga mengingatkan, jika UU Energi tidak mengatur paket dari hulu ke hilir, peraturan ini tak ada gregetnya. Tak akan berarti sama sekali dalam konteks ketahanan energi nasional, jika UU ini tak komprehensif.
