Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 sudah melewati tahap ketiga. Debat ketiga yang digelar Minggu (17/3) malam kemarin, hanya menampilkan cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Namun, dari berbagai paparan keduanya ada beberapa hal yang luput dari bahasan materi debat.
Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM, Hairansyah menilai tema debat ketiga itu berkaitan erat dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob). Namun, dalam debat kedua cawapres itu tidak dibahas sama sekali. Padahal, Indonesia sejak lama telah meratifikasi Kovenan Ekosob lewat UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Hairansyah menjelaskan pada intinya Kovenan Ekosob menekankan pemenuhan hak-hak Ekosob sebagai kewajiban negara. Negara harus memenuhi hak ekosob dengan melihat kepada hasil dalam sebuah peta jalan berdasarkan 4 prinsip yaitu ketersediaan (avaibility), kesempatan memperoleh (accessibility), penerimaan (acceptability) dan penyesuaian (adaptability).
“Sayangnya, para kandidat tidak dapat mengeksplorasi lebih dalam setiap tema itu karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Sehingga banyak hal yang luput dibahas masing-masing cawapres,” kata Hairansyah dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (18/3/2019). Baca Juga: Debat Capres Kedua Tak Sentuh Akar Masalah
Pada tema kesehatan cawapres 01, Ma'ruf Amin menyampaikan keunggulan program JKN walaupun selama ini masih banyak persoalannya. Untuk pendidikan, dia menyebut antara lain pembangunan Badan Riset Nasional. Mengenai ketenagakerjaan, Ma'ruf menyebut jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia paling rendah di negara kawasan. Ma'ruf juga menyebut jikat terpilih nanti akan meluncurkan Kartu Prakerja, Kartu Kuliah, dan Kartu Sembako Murah.
Sementara cawapres 02, Sandiaga Salahuddin Uno menyoroti masalah akses pekerjaan bagi lulusan SMK dengan “Rumah Siap Kerja”. Dia menilai saat ini TKA diberi kemudahan masuk Indonesia dan dapat mengerjakan pekerjaan level dasar (unskill) serta penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia. Ke depan jika terpilih, dia bakal memperketat masuknya TKA dengan kewajiban bisa berbahasa Indonesia.
Pada bidang pendidikan Sandiaga menekankan pada penguatan research, kurikulum berbasis link and match serta penghapusan ujian nasional. Untuk kesehatan, dia menyebut salah satu persoalan besar yakni akses layanan BPJS Kesehatan yang perlu dibenahi.
Hairansyah mencatat pada debat ketiga ini para kandidat cawapres tidak menyentuh akar persoalan secara menyeluruh dan komprehensif. Misalnya, dalam isu ketenagakerjaan, kedua cawapres tidak membahas soal kebebasan berserikat, pemutusan hubungan kerja (PHK), outsourcing, dan perlindungan buruh migran Indonesia.
Persoalan lain yang luput dari perhatian yakni pemenuhan kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman serta bagaimana mendorong pendidikan murah dan berkualitas. "Debat semalam tidak banyak membahas bagaimana akses di pedalaman," kata dia.
Belum akrab dengan UU Ekosob
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menilai para kandidat belum “akrab” dengan UU Ekosob, sehingga eksplorasi pada setiap tema tidak berkembang. Para kandidat tidak melihat persoalan di wilayah pedalaman. Padahal pelayanan harus mampu menjangkau dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Untuk tema ketenagakerjaan masing-masing cawapres tidak menjabarkan apa yang akan dilakukan dalam waktu 5 tahun ke depan. Menurutnya, persoalan ini penting mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia lulusan SMP.
"Debat ketiga ini sangat berkaitan dengan HAM, tapi saya melihat kedua cawapres belum ‘akrab’ dengan UU Ekosob," ujarnya.
Mengenai tema budaya pun, Amiruddin tidak melihat rencana kebijakan yang akan dijalankan para kandidat dalam 5 tahun ke depan. Padahal, beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggelar kongres kebudayaan Indonesia. Harusnya kedua kandidat memperhatikan hasil kongres itu untuk dijadikan acuan dalam kerangka penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan ke depan.
Amiruddin mengungkapkan dari sekitar 200 pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap bulan, sebagian berkaitan dengan tema ekosob. Misalnya, masyarakat mengadukan pelayanan yang belum berjalan baik di fasilitas kesehatan. Kemudian persoalan tenaga honorer dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Ada juga kelompok masyarakat yang mengadukan kesulitan akses pekerjaan karena lahan garapan mereka dirampas perusahaan.
"Masalah ketenagakerjaan yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM antara lain soal perselisihan dalam hubungan kerja, seperti PHK," katanya.
