Pengamat ekonomi Hendri Saparini enggan mengomentari usulan Perbanas dan penolakan dari BNI tersebut. Menurutnya, usulan dan penolakan tersebut berangkat dari kepentingan masing-masing pihak. Bahkan ia mempertanyakan, jika merger bank BUMN dilakukan dengan tujuan mendapatkan bank BUMN berskala besar, harus jelas akan menguntungkan siapa. "Seolah-olah punya bank besar, tetapi bank besar itu menguntungkan siapa?", kata Hendri saat dihubungi hukumonline.
Menurut dia, keberadaan bank BUMN bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Pembangunan ekonomi bangsa ditentukan oleh rakyat sementara rakyat masih sulit untuk mengakses perbankan. Tak hanya soal sulitnya mendapatkan akses pinjaman perumahan, pemerintah tak memberikan perhatian kepada masyarakat pertanian yang sulit mendapatkan pinjaman guna meningkatkan hasil pertanian dalam negeri.
Hal lain yang lebih krusial, menurut Hendri, adalah dibentuknya bank BUMN khusus. Bank khusus ini, seperti bank khusus perumahan dan bank khusus pertanian dipastikan dapat mendorong perekonomian nasional. Pasalnya, masyarakat dapat mengembangkan usaha pertanian dan memiliki tempat tinggal melalui dua bank ini. "Ini masalah struktural perbankan kita. Susahnya masyarakat mendapatkan akses pinjaman untuk perumahan dan pertanian," tegasnya.
Selain itu, merger bank sulit untuk dilakukan mengingat pemilik saham Bank BUMN bukan seratus persen milik pemerintah. Beberapa saham bank BUMN sudah dimiliki oleh orang pribadi. Jika merger dilakukan, kekhawatirannya akan IPO dan kembali dibeli oleh asing.
"Intinya, hentikan penjualan saham Bank BUMN," pungkasnya.
