Sejauh ini, belum ada angka yang pasti jumlah uang beredar dari bisnis ini. Yang jelas, tidak mungkin sebuah penyedia jasa ringtone berani beriklan -- setidaknya Rp24 juta per minggu -- untuk satu halaman penuh pada sebuah tabloid, jika keuntungannya tidak lebih dari jumlah tersebut.
Jangan sampai dipenjara
Di balik keuntungan yang berlimpah tersebut, sebenarnya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penyedia jasa tersebut. Jika lalai untuk memenuhinya, acamannya adalah penjara dan atau denda yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Kewajiban yang dimaksud adalah membayar royalti terhadap produk utama mereka, ringtone. Tidak membayar royalti, berarti para penyedia jasa ringtone tersebut bisa dituduh telah menggunakan ciptaan orang lain tanpa ijin atau telah melanggar hak cipta.
Ancaman pidana dalam UUHC untuk pelanggar hak cipta cukup berat. Pasal 72 ayat (1) undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp5 miliar.
Yang menjadi pertanyaan, ke mana para pebisnis ini harus membayar royalti atas ratusan ringtone yang dijualnya? Windiaprana menerangkan bahwa dalam berbisnis ringtone, setidaknya ada dua hak yang harus diperoleh ijin penggunaannya.
Pertama, hak untuk mereproduksi atau memperbanyak hasil ciptaan dengan ijin atau lisensi yang berbentuk reproduction right lisence. Kedua, hak untuk mengumumkan dan menjual hasil perbanyakan itu dengan ijin atai lisensi dalam bentuk communication right lisence.
Sebagian besar (95 persen) hak untuk mereproduksi dipegang oleh pihak penerbit karya cipta dan hanya 5 persennya saja dipegang YKCI. Sementara sebagian besar (95 persen) hak untuk mengumumkan dipegang oleh YKCI, dan hanya 5 persennya saja dipegang oleh pihak lain.
Kewenangan besar YKCI itu terkait dengan fungsinya sebagai lembaga nirlaba pengelola hak cipta musik secara kolektif, yang mendapat kuasa dari pencipta musik Indonesia maupun asing untuk meberi lisensi penggunaan musik di wilayah Indonsia. "Sederhananya, kami (YKCI) adalah menejernya pencipta," jelas Windiaprama.
Bagi para pebisnis ringtone, ada dua tempat yang harus didatanginya untuk mengurus kedua jenis lisensi tersebut. Untuk reproduction right lisence, pebisnis harus datang langsung kepada tiap-tiap penerbit dari lagu yang dijadikan ringtone. Sedangkan untuk communication right lisence, pebisnis harus datang kepada YKCI.
Kondisi ini tentu mempersulit pebisnis. Apalagi, belum tentu hak mereproduksi ratusan lagu yang akan didaftarkannya itu ada di satu penerbit. Karena itu, dirumuskan perjanjian antara para penerbit dengan YKCI, sehingga para pebisnis itu bisa mengurus lewat satu pintu saja (one stop licence). Yaitu, lewat YKCI saja atau lewat penerbit saja.
Tarif lisensi
Tarif lisensi untuk hak yang dipegang oleh YKCI ditentukan sepihak oleh YKCI. Tidak ada yang melarang hal ini, karena hak cipta memang hak eksklusif bagi pemegang hak cipta. Paling tidak, batasannya adalah kepatutan. Untuk reproduction right lisence, YKCI memberikan formula.
Untuk mengalihwujudkan (reproduksi) setiap 10 lagu menjadi 10 ringtone, dikenakan biaya sebesar Rp100.000. YKCI juga mengutip 10 persen royalti dari biaya jual satu ringtone dengan minimal royalti Rp500 per ringtone. YKCI juga menetapkan asumsi 300 kali jual untuk setiap 10 ringtone tersebut.
Dari rincian biaya tersebut, YKCI menetapkan biaya minimum di muka sebesar Rp1.600.000. Perhitungannya, Rp100.000 + (10 ringtone x Rp500,- x 300 jual). Biaya sebesar itu untuk satu kali bayar.
Sedangkan untuk communication right lisence, YKCI menetapkan biaya sebesar 6,25 persen dari harga jual satu ringtone dengan minimum royalti sebesar Rp300. Walaupun, dalam prakteknya communication right lisence dibayar tahunan dengan jumlah sekitar Rp50 juta.
Nilai sebesar itu tidak ditentukan secara sembarangan. Menurut Windiaprana, jumlah tersebut adalah hasil kesepakatan dari lembaga-lembaga sejenis YKCI di Asia pasifik untuk mengantisipasi adanya pebisnis ringtone yang menaruh server-nya di negara yang paling murah. Harga lisensi jenis ini di Asia Pasifik sama, atau setara dengan Rp50 juta tadi.
Setidaknya, harus tersedia dana sejumlah Rp51.600.000 untuk memulai bisnis ringtone ini secara legal. Biaya tersebut belum termasuk infrastruktur yang harus disiapkan. Windiaprana sendiri mengakui bahwa dengan biaya tersebut, beberapa pebisnis ringtone bisa jadi merugi dan enggan mendaftar.
Walau demikian, setidaknya enam perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya membayar biaya lisensi tersebut sebagai bukti bahwa bisnis ringtone ini menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Mereka adalah M-Web, Boleh net, Nokia, club mobile, Dunia Mobile, dan In touch.
Dengan enam perusahaan yang telah membayar itu, YKCI tidak cepat berpuas diri. Windiaprana mengemukakan, pihaknya untuk saat ini memang tengah menggenjot pemain besar untuk membayar terlebih dahulu. Selanjutnya, pemain kelas bawah juga dituntut untuk membayar.
Para penyedia jasa layanan ringtone tentu harus membayar royalti untuk menghargai hak cipta para pencipta lagu. Konsumen juga lebih tenang, karena mereka yang sudah membayar mahal itu tidak lagi menikmati ringtone bajakan. Enaknya mendengar nada ringtone, sambil membayangkan penyanyi idolanya. Seperti, pemuda di atas bis yang memilih ringtone lagu A Rafiq. Biar ku cari nanti caranya ….(Zae)
















