Saya ingat betul satu dan banyak percakapan saya dengan Prof Daniel S Lev (Dan Lev), mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya tidak ingat di mana. Mungkin di kantor PSHK di Jakarta, di tengah hiruk pikuk reformasi di ruang yang kami namakan “gas chamber”. Atau mungkin di kamar tamu di rumahnya di Seattle yang cozy ketika saya menjenguknya. Tempat mungkin penting karena ada romantisme di sana, tetapi isi pembicaraan yang saya rasakan lebih penting. Saya sebagai praktisi hukum dengan pengalaman yang cukup panjang, dengan berat hati harus mengatakan bahwa saya tidak pernah punya kepercayaan penuh atas kemampuan dan integritas badan peradilan kita untuk mengadili perkara yang penuh dengan kompleksitas yang semakin rumit.
Bukan kompleks dalam arti konteksnya dengan struktur pemerintahan, bisnis dan kehidupan masyarakat yang semakin modern dan kompleks saja, tetapi juga karena dinamika dan aspek sosial, ekonomi, bisnis dan politik yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkaranya. Ketidakpercayaan itu ditambah dengan fakta tentang banyaknya kasus suap dan korupsi dalam proses peradilan kita, terbukti dengan sejumlah kasus dimana hakim, panitera, dan karyawan pengadilan, serta juga advokat dan kalangan swasta ditangkap, diadili dan dihukum karena main perkara atau terlibat dalam skandal mafia peradilan. Banyak keputusan hakim yang aneh, menyimpang dari kaidah hukum, prosedur hukum (acara), etika dan akal sehat. Di satu pihak menimbulkan pertanyaan apakah ini masalah kemampuan hakim memahami perkara, atau ada faktor lain yang menekan, memaksa, atau menggoda hakim untuk memutuskan perkara untuk suatu kepentingan.
Berkaca pada praktik pasar modal, pasar uang, dan investasi langsung di Indonesia, salah satu faktor risiko yang selalu diperhitungkan oleh para pemodal, utamanya asing, adalah terjaminnya kepastian hukum, diterapkannya keadilan, dan tegaknya integritas peradilan kita. Dari begitu banyak prospektus yang diterbitkan perusahaan yang ingin masuk pasar modal, apalagi kalau efeknya ditawarkan juga di pasar asing, dan dari opini hukum yang diterbitkan oleh lawyers Indonesia dan internasional tentang transaksi komersial di Indonesia, faktor risiko yang menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan integritas badan peradilan di Indonesia kerap muncul sebagai salah satu risiko terpenting. Artinya terlepas dari ketatnya pasal-pasal dalam transaksi yang melindungi pemodal, tidak ada jaminan bahwa perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh badan peradilan kita sesuai dengan bunyi pasal-pasal itu.
Kembali kepada Dan Lev, dalam sejumlah pembicaraannya mengakui bahwa Mahkamah Agung (MA) mulai bermasalah sejak pertengahan 1970-an. Akan tetapi Dan Lev selalu meyakinkan saya bahwa sebagai negara yang ingin mempraktikkan demokrasi, dalam hal terjadi sengketa yang gagal diselesaikan secara memuaskan oleh sistem politik dan sosial kita, itu tetap harus diputus melalui sistem peradilan, bagaimanapun kondisi integritas badan peradilan saat itu. Dari sekian ribu hakim, pasti ada hakim yang berpikir lurus, memegang hukum yang baik secara teguh, tertulis atau tidak, mampu mengadili dalam konteks perkaranya, dan menerapkan asas keadilan dalam keputusannya.
Dan Lev mengatakan, ini perlu dicoba terus, bagaimanapun besar tantangan dan ancaman kegagalannya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan Lev, yang akrab dengan tokoh-tokoh hukum hebat kita: Besar Mertokusumo, Yap Thiam Hien, Adnan Buyung Nasution, Lukman Wiriadinata, dan banyak tokoh PERADIN, mengamati dan menceritakan bahwa tokoh-tokoh hukum ini juga kerap mengambil jalan proses peradilan dalam menyelesaikan sengketa kliennya. Adu argumentasi yang kuat, riset hukum yang menyeluruh, dan lantang menyuarakan rasa keadilan masyarakat memberi mereka harapan bahwa akan ada keputusan hakim yang baik, mungkin tidak banyak, yang mungkin bisa menciptakan yurisprudensi yang baik juga, sehingga kadang bisa menjadi pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara yang mirip.
Pendekatan Dan Lev atas integritas hakim dan badan peradilan bertumpu utamanya pada masa sebelum reformasi, dimana menurutnya korupsi di dunia peradilan bukan hanya kegagalan moral dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tetapi juga karena masalah dalam struktur politik dan desain institusinya. Menurut Dan Lev, pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, hakim diposisikan sebagai pegawai negeri sipil, dengan demikian berada di bawah struktur birokrasi yang menjadikan status resminya dan hubungannya dengan otoritas politik sangat menentukan perilakunya. Korupsi di badan peradilan merupakan kepanjangan dari korupsi yang terjadi pada birokrasi pemerintahan, yang akibatnya tentu saja mempengaruhi kredibilitas dari sistem peradilan.
Analisis Dan Lev lebih menajam pada otonomi institusi peradilan dan integritas profesional dari para hakim, yang lebih penting dari sekadar kerugian negara karena praktik suap menyuap. Ketika kita memasuki Era Reformasi, Dan Lev masih tetap mengingatkan kita bahwa institusi peradilan terbukti kekurangan dana, dan terpaksa mendanai secara mandiri proses peradilan dan dalam menggulirkan roda administrasi badan peradilan, sementara itu ia masih tetap beroperasi di bawah kontrol politik penguasa. Dan Lev juga mencemaskan bahwa program reformasi peradilan bisa gagal bila dilakukan tanpa kesadaran tentang hubungan hukum dengan kekuasaan politik, dan perilaku institusi yang menyelenggarakan sistem peradilan.
Juga menarik tentunya argumentasi dari Prof. Sebastian Pompe dalam karyanya: Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (LeIP 2012) yang mengemukakan tesisnya melalui pendekatan historis bahwa korupsi di bidang peradilan adalah simptom dari runtuhnya institusi peradilan, karena badan peradilan di Indonesia tidak pernah berhasil membangun fondasi kelembagaan yang kuat yang menjadikannya independen, memiliki budaya profesionalisme, dan mampu menunjukkan akuntabilitas internal.
Patut dicatat bahwa MA sebenarnya juga mempunyai iktikad untuk memperbaiki dunia peradilan. Kita ingat pada tahun 2003 silam, MA pernah membentuk Tim Pengarah Pembaruan Peradilan sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga peradilan pasca Orde Baru. Pembentukan tim ini membuahkan hasil yakni Blue Print Pembaruan MA yang menjadi arah reformasi peradilan untuk jangka panjang, melakukan transisi sistem satu atap dalam rangka mengawal pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan dari Departemen Kehakiman ke MA, melakukan identifikasi masalah kepercayaan publik, dan memberikan rekomendasi kebijakan.
Menariknya, untuk pertama kalinya MA juga melibatkan pihak internal dan eksternal dalam proses tersebut, termasuk adanya tim asistensi dan pendamping yang melibatkan kemitraan dengan lembaga masyarakat sipil seperti LeIP, Kemitraan, dan lain-lain, serta pakar hukum dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan kondisi badan peradilan. Perbaikan tersebut terus dicoba dilanjutkan oleh MA dengan sekarang ini berfokus pada perluasan cakupan transformasi digital dan inovasi peradilan modern, pedoman dan harmonisasi hukum baru, peningkatan kesejahteraan dan mental hakim, perluasan akses keadilan dan layanan kelompok rentan, dan penguatan akuntabilitas dan pembaruan internal.
Upaya-upaya MA tersebut tentu pantas untuk dihargai. Pelibatan pihak eksternal diharapkan dapat mengawal keberhasilan proses pembaruan itu, sehingga dalam waktu dekat harusnya kita bisa menyaksikan dampaknya terhadap perbaikan sistem peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk masyarakat luas. Bagi para pemerhati hukum, dunia akademik (hukum) dan masyarakat luas, yang paling tidak ditunggu dari proses pembaruan sistem peradilan adalah apakah MA berhasil memperbaiki diri dan pengadilan di bawahnya yang: (1) mampu menegakkan independensi badan peradilan, bebas dari intervensi dan tekanan politik serta kekuasaan dan permainan uang; (2) mampu mempraktikkan prinsip organisasi yang transparan, tinggi akuntabilitas publiknya, dan bebas total dari praktik suap dan korupsi; (3) mampu menghasilkan keputusan “landmark” yang menjadi yurisprudensi atau pedoman bagi hakim bawahan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan; (4) mampu membaca dan menyelesaikan kasus dengan kompleksitas yang tinggi, misalnya dapat membedakan mana kasus korupsi dan mana kasus kriminalisasi, atau mampu memahami prinsip business judgment rule secara baik; (5) mampu membuka lebar akses perlindungan hukum dan keadilan untuk masyarakat yang membutuhkan (access to justice); dan (6) mampu menghasilkan hakim-hakim dengan keahlian dan integritas yang tinggi.
Hakim dapat disandera secara politik bila masih mempunyai track record hitam atau penuh cacat dalam menjalankan tugasnya. Hakim yang bersih tidak bisa disandera, dan lebih mampu membebaskan dirinya dari tekanan politik, kekuasaan dan pengaruh atau godaan finansial.
Kita mengamati secara langsung dalam komunikasi dengan hakim-hakim dan melalui keputusannya, bahwa masih banyak hakim yang baik. Kita masih melihat bahwa masih ada hakim-hakim yang berani melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa. Kita masih melihat banyak hakim yang memberi dissenting opinion bahwa kasus-kasus itu adalah kasus-kasus kriminalisasi atau bahwa kasus-kasus tersebut murni merupakan penerapan business judgment rules. Kita masih melihat hakim-hakim mengurangi dampak kerusakan lingkungan dalam kasus-kasus perlindungan lingkungan. Dan juga kita masih melihat banyak putusan hakim yang juga membela wong cilik. Konsistensi atas sikap, keberanian dan empati ini yang terus kita harapkan akan dilakukan oleh hakim-hakim kita.
Di tengah menurunnya banyak harapan atas kondisi governansi publik kita, kondisi ekonomi dan politik Indonesia dan dunia yang sulit diprediksi, serta tingginya kesan masih carut marutnya sistem peradilan kita, rasanya kita perlu kembali kepada pernyataan Dan Lev di atas, bahwa dalam sistem demokrasi, kita tetap harus bersikap konsisten bahwa pada akhirnya, setelah sistem politik dan sosial gagal menyelesaikan sengketa, kita perlu menyerahkan penyelesaiannya kepada badan peradilan, apapun hasilnya. Dalam rangka itulah pembaruan MA dan pengadilan di bawahnya menjadi semakin penting dan relevan.
Sebagai penjaga terakhir dari proses sengketa di badan peradilan, MA mempunyai kata akhir, tentang prinsip, kaidah, dan norma serta etika hukum mana yang seharusnya diberlakukan, yang menjamin bahwa kita sebenarnya memang masih negara hukum, dan bukan negara kekuasaan, dan bukan juga negara gagal karena korupsi yang tinggi. Dalam waktu dekat ini MA akan diuji dengan kewajiban untuk memutus sejumlah perkara kriminalisasi yang diajukan kasasi atau peninjauan kembalinya oleh para pihak yang dihukum oleh judex factie. Keputusan MA akan memberi gambaran kepada kita, apakah memang reformasi sudah mengubah MA menjadi apa kita inginkan bersama dalam proses reformasi di lingkungan MA.
Arief Surowidjojo - Sentul, 21 September 2026.
