Begitu pula dengan akses terhadap kesehatan. Banyak anak yang tak punya akta kelahiran yang akhirnya tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan gratis.
Pengacara publik LBH Jakarta, Tommy menambahkan, masyarakat golongan ekonomi lemah kesulitan untuk mengikuti aturan yang tertuang dalam SEMA. Pasalnya, untuk menuju lokasi persidangan, membutuhkan biaya transportasi. Oleh karenanya, di tengah keterbatasan dana yang dimiliki, masyarakat tidak mampu sangat kesulitan menjalankannya.
Sidang Keliling
Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, Suharto Wardoyo, mengaku mengoptimalkan sidang akta kelahiran secara keliling dengan menghadirkan hakim dan panitera dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke kantor-kantor kecamatan. Terobosan sidang keliling untuk penetapan akta kelahiran ini dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak jumlah pemegang akta kelahiran di Surabaya.
"Ini dilakukan karena sampai September 2012 warga Surabaya yang sudah punya akta kelahiran baru 46,26 persen," katanya usai menggelar sidang akte keliling di Kecamatan Kenjeran, Senin (19/11).
Menurut dia, dari total jumlah penduduk per September 2012 sebanyak 3.104.584 jiwa, yang punya akta kelahiran baru 1.436.232 jiwa.
"Kita ingin memberi kemudahan kepada warga agar tidak perlu jauh-jauh mengurus penetapan akta kelahiran dengan datang ke PN Surabaya. Karena sidangnya akan digelar di kantor kecamatan," katanya.
Sidang keliling dilakukan agar warga mau mengurus akta kelahiran. Sebab ke depan pada 1 Januari 2013, bagi warga yang terlambat mengurus akta kelahiran, pengurusan akta wajib melalui penetapan Pengadilan Negeri. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari kerja.