Kedua adalah alasan sosiologis. Dijelaskan Marwan bahwa terdapat suasana kebatinan dimana perkara tersebut tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. "Karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya," ujarnya. Kemudian juga, demi menjaga keterpaduan dan harmonisasi lembaga penegak hukum Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. "Sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana," ujarnya.
Ketiga, bahwa alasan penghentian dengan melihat masyarakat yang memandang perbuatan yang dilakukan keduanya tidak layak dipertanggungjawabkan kepadanya. "Karena perbuatan itu dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum. Itu alasannya." ujarnya.
Bibit Samad Rianto kepada wartawan sebelum pengumuman Marwan menjelaskan bahwa dirinya akan tetap menjabat sebagai pimpinan KPK jika Kejaksaan mengeluarkan SKPP. Sikap Bibit ini untuk menepis rumor yang menyatakan ada desakan kepada Bibit dan Chandra untuk mundur dari pimpinan jika kejaksaan menghentikan kasusnya. "Siapa yang menyuruh mundur? Enggak lah, tidak ada desak-desak," kata Bibit kepada wartawan.
Pengacara Bibit-Chandra, Taufik Basari menambahkan, ketika kejaksaan menghentikan kasus ini, Presiden harus segera membuat Keppres baru untuk mencabut Keppres pemberhentian sementara Bibit-Chandra. “Dan dalam Keppres itu harus disebutkan bahwa Pak Bibit-Chandra kembali aktif menjadi pimpinan KPK.”
Terbuka untuk dipraperadilankan
Praktisi hukum Hermawanto menyayangkan pilihan dan alasan penerbitan SKPP. “Kenapa bukan deponering, malah keluarkan SKPP dengan alasan yang lemah dan bahkan tidak dikenal dalam ilmu hukum,” kata Hermawanto dalam pesan singkatnya kepada hukumonline.
Hermawanto khawatir penerbitan SKPP dengan alasan yang tak jelas itu memberikan ruang untuk terjadinya praperadilan dan dikabulkan oleh pengadilan. “Sehingga nanti jaksa beralasan demi hukum karena adanya putusan praperadilan, membawa Bibit dan Chandra ke pengadilan.”
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, ada tiga syarat penerbitan SKPP, yaitu kurang cukup bukti, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana, dan demi kepentingan hukum.
