Kejaksaan memastikan perkara yang menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto akan dihentikan. Penghentian itu dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini ditegaskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (30/11).
Didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Andi Nirwanto dan Direktur Penuntutan pada Jampidsus Fietra Sani, Marwan menuturkan, keputusan menerbitkan SKPP ini sudah disetujui Jaksa Agung Hendarman Supandji. "Beliau (Hendarman) mengatakan, kalau bisa dipercepat kenapa harus menunggu," ujar Marwan kepada wartawan.
Atas petunjuk Jaksa Agung, Marwan memerintahkan Kajari Jaksel dan Kajati DKI agar membuat pertimbangan hukum. "Sesegera mungkin, dan malam nanti harus sudah selesai. Besok JPU akan mengirimkan pertimbangan hukum ke Kajari," ujarnya.
Kajari selanjutnya akan meneruskan usul pertimbangan hukum JPU kepada Kajati DKI. Esok, Selasa (1/12) pukul 13.00 WIB Kajati akan menandatangani Penerbitan SKKP tersebut. Selain itu, Marwan memerintahkan Kajati agar Kajari mengundang Bibit dan Chandra datang ke Kejari pukul 16.00 WIB untuk menandatangani berita acara penerimaan SKPP.
Tiga Alasan Penghentian
Alasan penghentian penuntutan perkara itu, kata Marwan, melingkupi tiga faktor. Pertama, alasan Yuridis. Menurutnya, meski perbuatan Bibit dan Chandra telah memenuhi rumusan delik sebagaimana pasal yang disangkakan yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun kejaksaan memandang keduanya tidak menyadari dampak perbuatan tersebut.
Pasalnya, menurut mantan Kajati Jawa Timur ini, keduanya dianggap wajar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahkan tugas dan wewenang tersebut telah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Sehingga dapat diterapkan Pasal 50 KUHP yang menyebutkan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU, tidak dipidana".
Kedua adalah alasan sosiologis. Dijelaskan Marwan bahwa terdapat suasana kebatinan dimana perkara tersebut tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. "Karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya," ujarnya. Kemudian juga, demi menjaga keterpaduan dan harmonisasi lembaga penegak hukum Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. "Sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana," ujarnya.
Ketiga, bahwa alasan penghentian dengan melihat masyarakat yang memandang perbuatan yang dilakukan keduanya tidak layak dipertanggungjawabkan kepadanya. "Karena perbuatan itu dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum. Itu alasannya." ujarnya.
Bibit Samad Rianto kepada wartawan sebelum pengumuman Marwan menjelaskan bahwa dirinya akan tetap menjabat sebagai pimpinan KPK jika Kejaksaan mengeluarkan SKPP. Sikap Bibit ini untuk menepis rumor yang menyatakan ada desakan kepada Bibit dan Chandra untuk mundur dari pimpinan jika kejaksaan menghentikan kasusnya. "Siapa yang menyuruh mundur? Enggak lah, tidak ada desak-desak," kata Bibit kepada wartawan.
Pengacara Bibit-Chandra, Taufik Basari menambahkan, ketika kejaksaan menghentikan kasus ini, Presiden harus segera membuat Keppres baru untuk mencabut Keppres pemberhentian sementara Bibit-Chandra. “Dan dalam Keppres itu harus disebutkan bahwa Pak Bibit-Chandra kembali aktif menjadi pimpinan KPK.”
Terbuka untuk dipraperadilankan
Praktisi hukum Hermawanto menyayangkan pilihan dan alasan penerbitan SKPP. “Kenapa bukan deponering, malah keluarkan SKPP dengan alasan yang lemah dan bahkan tidak dikenal dalam ilmu hukum,” kata Hermawanto dalam pesan singkatnya kepada hukumonline.
Hermawanto khawatir penerbitan SKPP dengan alasan yang tak jelas itu memberikan ruang untuk terjadinya praperadilan dan dikabulkan oleh pengadilan. “Sehingga nanti jaksa beralasan demi hukum karena adanya putusan praperadilan, membawa Bibit dan Chandra ke pengadilan.”
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, ada tiga syarat penerbitan SKPP, yaitu kurang cukup bukti, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana, dan demi kepentingan hukum.
Terpisah, kepolisian mengaku belum terpikirkan untuk mengajukan praperadilan. Hal ini diungkapkan Direktur III Tipikor Bareskrim Polri Yovianes Mahar. Menurutnya, pihaknya masih menunggu sikap dari pimpinan. "Nantilah kita tunggu sikap dari pimpinan," ujarnya.
Meski ada celah akan dipraperdilkan, kejaksaan tidak khawatir. "Tidak. Selama ini kita sering menerbitkan SKPP," ujar Marwan. Dijelaskan Jampidsus, meski nantinya ada pihak yang mempraperadilankan, Marwan yakin SKPP yang diterbitkan adalah sah demi hukum. "Nanti pengadilan bilang SKPP sah demi hukum. Dan kita tidak khawatir," ujarnya.
