Pertama, gugatan dengan nomor perkara 45/G/LH/2018/PTUN.JKT, Walhi meminta Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor: 422.K/30/DJB/tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals 2017 tertanggal 14 November 2017 dibatalkan. Perempuan yang disapa Alin itu menyebut SK ESDM ini memberikan izin kepada PT CPM untuk mengelola tambang emas di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah.
Sebagaimana tertulis dalam SK Menteri ESDM Nomor:422.K/30/DJB/ itu Walhi menilai wilayah konsesi PT CPM merupakan kawasan hutan dengan fungsi produksi yang belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada fungsi wilayah konservasi, lindung, dan hutan produksi sehingga bertentangan dengan pasal 38 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Majelis hakim PTUN Jakarta memutus gugatan Walhi itu tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya majelis menyebut perbuatan pemerintah dalam menerbitkan obyek sengketa itu merupakan rangkaian dalam menjalankan kontrak sehingga keputusan itu diartikan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur Pasal 2 huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009.
“Sehingga secara formal bukan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,” begitu kutipan sebagian pertimbangan putusan majelis. Alin mengatakan Walhi mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Kedua, nomor perkara 47/G/LH/2018/PTUN.JKT Walhi meminta majelis membatalkan SK Menteri ESDM Nomor: 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, tertanggal 4 Desember 2017. PT MCM mendapat konsesi untuk mengelola tambang batubara di Kalimantan Selatan.
SK Menteri ESDM No. 441.K/30/DJB/2017 itu memberikan izin operasi produksi tambang batubara kepada PT MCM di blok Batutangga (Hulu Sungai Tengah) dan blok Upau (Tabalong dan Balangan) seluas 5.908 hektar. Dari jumlah konsesi itu sekitar 1.955 hektar di blok Hulu Sungai Tengah berada di kecamatan Batang Alai Timur.
Lokasi izin PT MCM berada di atas sungai Batang Alai, dimana bagian hulu sungai berada di pegunungan Meratus dan Kota Barabai di hilirnya. Sungai itu jadi sumber air yang sangat penting untuk bendungan Batang Alai dan dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan dan air minum. Walhi khawatir kegiatan operasi tambang batubara itu akan mencemari sungai Batang Alai.
















