Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal, M. Riyanto, mengatakan sampai sekarang BKPM belum mendapat panggilan resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Setelah menerima undangan, proses awal yang harus dilalui dalam persidangan PTUN yakni pemeriksaan administrasi atau dismissal process. Proses ini adalah pemeriksaan berkas gugatan Walhi, untuk memastikan apakah lengkap atau tidak. “Kami belum bisa berkomentar mengenai perkara ini karena belum mengetahui secara pasti apa yang digugat,” ujarnya, Selasa (16/10).
Hingga dihubungi hukumonline, Selasa, BPKM menyatakan belum menerima surat panggilan sidang dari Kepaniteraan PTUN Jakarta. Meskipun demikian, Riyanto menyatakan BKPM siap mengikuti persidangan untuk menghadapi gugatan Walhi. “Kami siap hadir memenuhi panggilan PTUN,” tegasnya.
Selain BKPM, Walhi menggugat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tetapi, sampai berita ini dibuat Kementerian ESDM belum dapat diminta keterangannya, upaya menghubungi Kepala Bagian Hukum Setdijen Minerba Kementerian ESDM, Heriyanto, melalui telepon dan pesan singkat belum berbuah hasil. Begitu pula kantor hukum Mataram Partners sebagai kuasa hukum PT MCM, surat elektronik yang sudah dilayangkan untuk meminta konfirmasi terkait perkara ini belum mendapat tanggapan.
Sementara kuasa hukum PT CPM, Fadhly Nasution dari kantor hukum Aji Wijaya & Co saat dihubungi melalui pesan singkat belum bisa memberi komentar karena masih menunggu konfirmasi dari pihak PT CPM. “Kami juga dalam posisi menunggu konfirmasi,” katanya, Kamis (18/10).
(Baca juga: 3 Gugatan Walhi di PTUN Jakarta Terkait Izin Tambang).
Gugatan Walhi berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup sehat. Amanat konstitusi itu menjadi salah satu dasar Walhi untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, antara lain melalui gugatan terhadap surat keputusan perizinan.
Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi, Khalisah Khalid, mencatat saat ini Walhi melakukan sejumlah advokasi berkaitan dengan persoalan perizinan tambang. Sebagian kasus itu sudah berproses di pengadilan, tiga kasus diproses PTUN Jakarta. Gugatan yang dilayangkan Walhi ke PTUN Jakarta itu terkait perizinan operasi perusahaan tambang yang diterbitkan Menteri ESDM dan Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM. Gugatan itu pada intinya meminta majelis hakim membatalkan tiga Surat Keputusan yang diterbitkan masing-masing instansi tersebut.
Pertama, gugatan dengan nomor perkara 45/G/LH/2018/PTUN.JKT, Walhi meminta Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor: 422.K/30/DJB/tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals 2017 tertanggal 14 November 2017 dibatalkan. Perempuan yang disapa Alin itu menyebut SK ESDM ini memberikan izin kepada PT CPM untuk mengelola tambang emas di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah.
Sebagaimana tertulis dalam SK Menteri ESDM Nomor:422.K/30/DJB/ itu Walhi menilai wilayah konsesi PT CPM merupakan kawasan hutan dengan fungsi produksi yang belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada fungsi wilayah konservasi, lindung, dan hutan produksi sehingga bertentangan dengan pasal 38 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Majelis hakim PTUN Jakarta memutus gugatan Walhi itu tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya majelis menyebut perbuatan pemerintah dalam menerbitkan obyek sengketa itu merupakan rangkaian dalam menjalankan kontrak sehingga keputusan itu diartikan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur Pasal 2 huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009.
“Sehingga secara formal bukan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,” begitu kutipan sebagian pertimbangan putusan majelis. Alin mengatakan Walhi mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Kedua, nomor perkara 47/G/LH/2018/PTUN.JKT Walhi meminta majelis membatalkan SK Menteri ESDM Nomor: 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, tertanggal 4 Desember 2017. PT MCM mendapat konsesi untuk mengelola tambang batubara di Kalimantan Selatan.
SK Menteri ESDM No. 441.K/30/DJB/2017 itu memberikan izin operasi produksi tambang batubara kepada PT MCM di blok Batutangga (Hulu Sungai Tengah) dan blok Upau (Tabalong dan Balangan) seluas 5.908 hektar. Dari jumlah konsesi itu sekitar 1.955 hektar di blok Hulu Sungai Tengah berada di kecamatan Batang Alai Timur.
Lokasi izin PT MCM berada di atas sungai Batang Alai, dimana bagian hulu sungai berada di pegunungan Meratus dan Kota Barabai di hilirnya. Sungai itu jadi sumber air yang sangat penting untuk bendungan Batang Alai dan dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan dan air minum. Walhi khawatir kegiatan operasi tambang batubara itu akan mencemari sungai Batang Alai.
Walhi menilai penerbitan SK Menteri ESDM itu tidak memperhatikan aturan terkait pemanfaatan hutan antara lain pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang intinya mengatur penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, IPPKH hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari DPR.
Alin mengatakan konsesi yang diberikan kepada PT MCM itu menyasar ‘rimba terakhir’ di Kalimantan Selatan. Perkara ini masuk proses persidangan, dan pembacaan putusan dijadwalkan pekan depan. Ada yang menarik dalam proses persidangan ini yakni majelis hakim turun langsung melihat lokasi. “Kami berharap majelis hakim mengabulkan gugatan dan membatalkan SK ESDM itu,” kata Alin kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/10).
Ketiga, gugatan dengan nomor perkara 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, Walhi memohon majelis hakim membatalkan SK Kepala BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017.
Ketua tim pengacara Walhi untuk perkara nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, Muhammad Reza Maulana, mengatakan ada banyak persoalan yang masuk materi gugatan seperti masalah perizinan, amdal, keterlibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup. “Dalam dokumen amdal disetujui konsesi 3 ribu hektar, tapi dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) tertulis 10 ribu hektar,” paparnya.
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur, menjelaskan Walhi memantau konsesi sebesar 10 ribu hektar itu terbagi di wilayah Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, keduanya berada di provinsi Aceh. Dia menghitung konsesi itu luasnya melebihi kota Banda Aceh (6 ribu hektar). Mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, wilayah konsesi itu termasuk daerah rawan bencana longsor dan banjir. “Ini satu-satunya wilayah di Aceh yang belum pernah dimasuki perusahaan tambang,” urainya.
















