Nilai investasi di Indonesia benar-benar merosot drastis. Pada 1997 nilai investasi dalam negeri mencapai Rp119.872,9 miliar, sedangkan investasi asing AS$33.816,1 juta. Pada 2002 investasi itu terkikis habis. Investasi dalam negeri hanya tersisa Rp15.989,3 miliar, sedangkan investasi asing hanya AS$5.402,5 juta.
Yusan, Deputi bidang Pengembangan Iklim Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melihat banyak hal yang menyebabkan penurunan tersebut. Salah satunya adalah sudah tidak sesuainya regulasi bidang investasi yang ada saat ini. "UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini," kata Yusan dalam wawancaranya dengan hukumonline.
Pada saat regulasi tersebut dibuat, orientasi pembangunan masih mengutamakan substitusi impor. Sementara saat ini perekonomian dunia sedang bersiap untuk menyambut globalisasi. Untuk itu, kegiatan produksi sudah harus diarahkan pada pemenuhan pasar domestik dan juga peningkatan ekspor.
Untuk itulah, BKPM mendorong dibuatnya regulasi baru di bidang investasi. Dalam draf RUU tentang Investasi itu disiapkan sejumlah insentif untuk menarik investor asing.
Rencananya, dalam regulasi baru itu tidak dibedakan antara investor dalam negeri dan investor luar negeri. "Investasi itu akibatnya sama, baik dilakukan oleh investor domestik ataupun investor asing," ungkap Yusan. Investasi mempunyai efek yang berkelanjutan. Bukan hanya menanggulangi masalah pengangguran yang semakin menggunung, investasi juga memberikan pendapatan pada pemerintah serta transfer teknologi dan pengetahuan.
Pembedaan yang dihilangkan
Yusan memberikan contoh pembedaan yang dihilangkan, yaitu batas waktu 30 tahun bagi investor asing. Pada prakteknya pembatasan ini tidak berfungsi, karena dapat dengan mudah dimintakan perpanjangan secara terus menerus. "Lebih baik pembatasan itu dihilangkan saja. Selama memberikan keuntungan ekonomi kepada negara, mengapa harus dibatasi?," cetus Yusan.
Hal lain yang rencananya juga dihilangkan BKPM adalah keharusan adanya partner dalam negeri. "Jika dulu ada kewajiban untuk ada partner Indonesia, kita coba untuk menyamakan saja. Terserah kepada pemilik modal itu sendiri, apakah mau mengangkat partner Indonesia atau tidak," jelas Yusan.
Mengenai insentif fiskal, Yusan menyatakan bahwa dalam draf UU Investasi itu tidak diatur secara detail. Hanya disebutkan bahwa untuk menarik minat investor masuk disediakan insentif fiskal dan non-fiskal.
Keppres No. 148 tahun 2000 sebenarnya sudah mengatur mengenai pengurangan pajak untuk investasi di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu. Yusan menyatakan bahwa BKPM sedang membahas implementasi dari kebijakan tersebut, "Kami sedang membahas penjabaran ketentuan tersebut dengan Dirjen Pajak. Bidang-bidang dan sektor-sektor apa saja yang mendapat fasilitas pengurangan pajak," jelas Yusan.
Lebih lanjut Yusan memberikan contoh dua bentuk insentif fiskal yang bisa diberikan. Bentuk pertama adalah pembebasan bea masuk barang modal. Untuk saat ini, tarif bea masuk barang modal berkisar 0-5%. Dengan pembebasan bea masuk barang modal, akan menjadi insentif yang mendorong investor masuk ke Indonesia.
Bentuk lainnya adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang modal. Tarif PPN untuk barang modal saat ini sebesar 10%. "Kami sedang mengupayakan agar beban PPN dihilangkan. Sekarang Menteri Keuangan sedang memperoses kebijakan ini bersama DPR," ungkap Yusan.
Sementara prosedur untuk berinvestasi tidak berubah. Yusan mendasarkan pada Keppres No. 33 tahun 1981, yang menetapkan fungsi BKPM sebagai one stop service untuk masalah investasi. Hanya saja, sekarang fungsi ini tidak berjalan dengan baik. "Kita mengharapkan itu dapat diterapkan. Ini akan sangat membantu investor," kata Yusan.
Pelaksanaan fungsi ini sejalan dengan keputusan sidang kabinet pada 25 November 2002. Dalam sidang kabinet tersebut, BKPM difungsikan sebagai tempat pelayanan satu atap. Dengan sistem ini, jika berjalan dengan baik, investor tidak perlu susah payah berkeliling dari satu meja birokrat ke meja yang lain. Jadi, cukup datang ke BKPM dan semuanya diselesaikan di sana.
