Bonaran Situmeang menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Bonaran diperiksa untuk menjadi saksi tersangka Anggodo Widjojo. "Tidak boleh bersaksi untuk kepentingan klien, itu perintah undang-undang," tandas Bonaran di kantor KPK, Senin (15/2).
KPK menyangka Anggodo dengan percobaan penyuapan pada pimpinan KPK (pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor) dan menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi (pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor).
Pendapat Bonaran dibenarkan Djonggi M Simorangkir, Ketua DPP Ikadin bidang HAM. Dia mendampingi Bonaran untuk menyampaikan surat penolakan diperiksa KPK. Surat Bonaran ditujukan kepada Direktur Penyidikan KPK yang diterima di bagian penerimaan surat.
Bonaran menyatakan sejak 27 Juli 2009, dirinya mendampingi Anggodo sebagai pelapor, saksi, dan tersangka di Mabes Polri dan KPK. Terhitung sejak tanggal itu, ujar Bonaran, dirinya dan Anggodo memiliki hubungan dengan Anggodo sebagai pengacara dan klien. "Berarti dalam menjalankan tugas profesi tersebut terikat Kode Etik Advokat dan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat."
Dia menguraikan, berdasarkan pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat disebutkan, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien.
Bonaran juga merujuk Pasal 19 Ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh UU.
Ayat berikutnya, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
Dikutip pula pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu hal yang dipercayakan kepada mereka.
"Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi sehingga saya tidak dapat menjadi saksi untuk klien saya, Anggodo," kata Bonaran.
Dia menyatakan sikap tersebut mendapat dukungan dari organisasi advokat yaitu KAI dan Peradi. "Saya anggota kedua-duanya, dan mendapat perlindungan dari organisasi tersebut," pungkasnya.
Pernyataan Bonaran terakhir terkait status keanggotaan ganda Bonaran, bertolak belakang dengan pernyataannya beberapa waktu lalu. Saat itu ia menyatakan telah mengundurkan diri dari KAI. Presiden KAI Indra Sahnun Lubis kepada hukumonline mengaku menolak pengunduran diri Bonaran dari KAI. Namun seperti dikutip dari website resmi KAI, Dewan Pimpinan Pusat KAI ternyata sudah menerima pengunduran diri Bonaran.
Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi, Sugeng Teguh Santoso menyatakan Peradi harus meminta dilakukan dulu proses pemeriksaan kode etik terhadap Bonaran. “Setelah terbukti baru dilakukan pemeriksaan saksi,” kata Sugeng lewat pesan pendeknya kepada hukumonline.
Di satu sisi, Sugeng sepakat dengan tindakan Bonaran yang menggunakan Pasal 19 UU Advokat untuk melindungi kerahasiaan segala sesuatu yang diperoleh dari kliennya. “Tapi itu harus disampaikan di depan pemeriksa,” tutupnya.
