Corengan hitam wajah lembaga peradilan tak ada hentinya, menyusul dicokoknya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (KPN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Rupanya penangkapan lantaran adanya dugaan insan peradilan yang menerima suap dalam penanganan perkara melalui advokat dengan puluhan miliaran rupiah.
Dugaan keterlibatan KPN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta dalam praktik suap kasus korporasi minyak goreng dengan nilai mencapai Rp60 miliar menambah daftar panjang krisis integritas aparatur lembaga peradilan di Indonesia.
Tak hanya Muhammad Arif Nuryanta, tiga hakim yang memvonis lepas tiga korporasi yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group pun turut dicokok. Ketiganya adalah Djuyamto sebagai hakim ketua dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom.
Wibawa institusi hukum dinilai kian terjungkal. Apalagi jika benar ketua pengadilan memiliki kuasa untuk mengatur dan memengaruhi majelis hakim hingga terjadi jual beli putusan.
“Ini jelas mencoreng wajah lembaga peradilan. Pertanyaan lanjutannya apakah ada di antara majelis hakim yang masih bersih atau semuanya terlibat,” ujar Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Sekjen Mahupiki), Azmi Syahputra melalui keterangannya kepada Hukumonline, Senin (14/4/2025).
Baca juga:
- Suap Hakim Masih Marak, Salah Siapa?
- Skandal Suap Hakim PN Surabaya, Momentum Berbenah bagi Semua Aparat Penegak Hukum
Dia mendesak Kejagung agar memperluas penyidikan dan membuka informasi kepada publik terkait komposisi majelis hakim dalam perkara tersebut. Menurutnya, penting untuk diketahui apakah putusan yang dihasilkan merupakan keputusan bulat tiga hakim, atau justru ada perbedaan pendapat di antara mereka. Sering kali ada hakim yang jujur, tapi dikalahkan dalam sistem komposisi 2-1 atau 3-2.
