Dalam penjelasannya, pihak BPJS menampilkan gambaran sejumlah negara seperti Korea, Jepang, Jerman dan sejumlah negara lainn yang menerapkan sistem cost sharing. “Pada saat itu, kami memberi referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman www.bpjs-kesehatan.go.id.
Menurutnya, ketika era Asuransi Kesehatan (Askes) dahulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak periode 2004 hingga 2013. Namun, sejak Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sejak 2014, belum adanya regulasi terkait dana subsidi pemerintah terhadap penyakit berjenis katastropik.
“Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres,” kata dia mengeluhkan.
Namun demikian, Nopi menegaskan BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya pengobatan terhadap 8 jenis penyakit katastropik sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kedelapan jenis penyakit katastropik itu, yakni jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemophilia.
“Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.
Menurutnya, BPJS sebagai badan hukum publik yang langsung berada di bawah presiden, tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pasti, dalam menempuh kebijakan, pemerintah pun memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan. “Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” tegasnya.
