Dua puluh Juli 2010, PP No 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah efektif berlaku.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP tersebut, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
PP juga mengatur perihal konsultasi lisan atau tertulis kepada KPPU. Konsultasi ini, baik secara lisan maupun tertulis, dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi pelaku usaha pertama yang menyerahkan formulir untuk melakukan konsultasi dengan KPPU. Berdasarkan siaran pers KPPU, BRI menyerahkan formulir konsultasi, Rabu lalu (13/10). Konsultasi dilakukan sehubungan dengan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Bank Agroniaga, Tbk oleh PT BRI.
Berdasarkan PP No 57 Tahun 2010, merger dan akuisisi yang memenuhi threshold harus dilaporkan ke KPPU. Apabila memang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang untuk membatalkan merger tersebut.
Untuk menghindari hal tersebut, maka diadakan forum konsultasi dimana pelaku usaha yang akan melakukan merger dan akuisisi dapat berkonsultasi mengenai akibat dari dua tindakan tersebut. Tujuannya agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.
Sebagaimana yang diterangkan oleh Farid Nasution, Kepala Bagian Notifikasi dan Penilaian Merger dan Akuisisi, saat ini KPPU tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen PT BRI. Menurutnya, KPPU sempat meminta beberapa dokumen BRI yang belum lengkap. Apabila, pemeriksaan kelengkapan sudah selesai, maka lanjut ke tahap penilaian awal.
Penilaian awal akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari. Apabila dari hasil penilaian awal menunjukkan tingkat konsentrasi rendah, maka akan keluar hasilnya. Namun, apabila dilihat akibat dari akuisisi tersebut berpotensi menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
PT BRI memang menjadi pelaku usaha pertama yang mengajukan notifikasi dan konsultasi berdasarkan PP No 57 Tahun 2010. Namun, sebelumnya, terdapat lima notifikasi terkait merger dan akuisisi sejumlah perusahaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan KPPU No 1 Tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi Peraturan KPPU No 11 Tahun 2010 setelah terbitnya PP No 57 Tahun 2010.
Sementara, Sekretaris Perusahaan PT BRI, Muhammad Ali membenarkan pihaknya telah menyerahkan formulir konsultasi kepada KPPU. Menurutnya, notifikasi kepada KPPU merupakan bagian dari proses akuisisi. PT BRI saat ini tengah menunggu proses dari KPPU.
Ali beranggapan, pangsa pasar BRI pasca akuisisi terhadap Bank Agroniaga tidak akan meningkat secara signifikan. Pasalnya, aset Agroniaga tidak sampai 10 persen dari aset PT BRI.
