Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi keberlangsungan usaha. Bagi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merek yang dibangun secara konsisten dapat membentuk reputasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, hingga menciptakan loyalitas pasar. Karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting untuk menjaga nilai bisnis yang telah dibangun.
Ketua Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (AHP), Putu Suryastuti mengatakan, merek kerap hanya dipandang sebagai nama, logo, atau identitas pembeda suatu produk. Padahal, seiring berkembangnya usaha, merek dapat menjadi salah satu aset paling berharga yang dimiliki sebuah bisnis.
“Merek-merek yang dibangun dengan konsisten dapat menciptakan reputasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membentuk loyalitas pasar. Dalam jangka panjang, nilai tersebut dapat berkembang menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan,” ujarnya dalam Webinar Nasional UMKM Indonesia bertajuk ‘Dari Nama Menjadi Aset: Melindungi Merek untuk UMKM yang Berdaya Saing’, Kamis (5/11/2026).
Menurut Putu, reputasi bisnis yang dibangun selama bertahun-tahun dapat terancam apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai. Terlebih, pelaku UMKM telah menginvestasikan waktu, tenaga, biaya untuk membangun identitas produk, memperkenalkannya kepada masyarakat, serta memperoleh kepercayaan konsumen.
Baca juga:
- Kewajiban Laporan Tahunan PT Dinilai Membebani UMKM, Pelaku Usaha Usul Tak Wajib Disahkan Notaris
- Pemerintah Dorong Merek UMKM Jadi Agunan KUR, Akses Modal Kian Terbuka
Risiko tersebut dapat muncul ketika merek yang belum didaftarkan justru lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain. Akibatnya, pelaku usaha berpotensi menghadapi sengketa hingga harus mengganti nama dan identitas bisnis yang selama ini telah dibangun.
Atas dasar itu, Putu menilai pemahaman mengenai perlindungan merek perlu menjadi bagian dari pengetahuan dasar pelaku UMKM dalam menjalankan usaha. Perlindungan hukum tidak semestinya baru diperhatikan ketika bisnis menghadapi sengketa, tetapi perlu dipersiapkan sejak awal sebagai langkah mengantisipasi berbagai risiko hukum.
