Salah satu dalil yang diajukan oleh Bukit Asam adalah bahwa Bupati Lahat tidak memiliki kewenangan membatalkan Kuasa Pertambangan (KP) karena areal KP Bukit Asam bukan hanya ada di wilayah Lahat, tetapi bersambungan dengan wilayah kabupaten lain yaitu Muara Enim. Karena sifatnya lintas kabupaten, maka yang berwenang membatalkan KP adalah Gubernur Sumatera Selatan, bukan Bupati Lahat.
Gugatan Bukit Asam ke PTUN Palembang bermula dari SK Bupati Lahat tentang Penetapan Status Wilayah Eks Lahan Kuasa Pertambangan Bukit Asam. Akibat SK tersebut, KP Bukit Asam seluas 14.190 hektare dibatalkan dan kembali menjadi milik Pemda Lahat. Melalui SK lain, Bupati juga memberi KP kepada beberapa perusahaan swasta untuk melakukan eksploitasi batubara di atas lahan Bukit Asam. Kasus ini akhirnya bergulir ke pengadilan. Majelis hakim PTUN Palembang pimpinan Suhaimi A menolak gugatan Bukit Asam.
