Kegiatan pertambangan nikel oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Tapunopaka, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah dimulai sejak tahun 1999. Kegiatan ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 849-K/23.01/DJP/1999 berupa izin Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum di atas lahan seluas 14.570 ha pada Oktober 1999. Selanjutnya, Antam memperoleh Izin eksplorasi dari Bupati Kendari sesuai SK No. 400 Tahun 2001 pada 26 April 2001.
Namun, pada awal 2002 terjadi pemekaran di wilayah Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Kendari dan Kabupaten Konawe. Sehingga Bupati Konawe pada saat itu mengeluarkan SK No. 215 Tahun 2004 berisi perpanjangan KP Eksplorasi. Kemudian, pada 6 Mei 2005 peningkatan KP eksplorasi meningkat menjadi KP Eksploitasi dengan luas 6.123 ha. Sementara sisa lahan seluas 7.371 ha masih berstatus KP Eksplorasi.
Kecurangan mulai terjadi sejak pemerintah menerbitkan UU No. 13 Tahun 2007 yang menetapkan pembentukan daerah baru, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang dimekarkan dari Kabupaten Konawe. Sebagai daerah yang baru saja terbentuk, maka ditunjuklah Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Konut yakni Aswad Sulaiman pada 17 Maret 2008. Tetapi meski baru menjabat sebagai Pjs, Aswad sudah menerbitkan SK No. 153Tahun 2008 yang berisi ketentuan bahwa lahan eksploitasi milik Antam dikurangi sebanyak 1.213 ha, sehingga Antam hanya memiliki lahan eksploitasi sebesar 5000 ha.
Tidak hanya itu. Pada 29 September 2007 Pjs Bupati Konut kembali menerbitkan SK No. 267 Tahun 2007 tentang pemberian KP Eksplorasi kepada PT Duta Inti Perkasa mineral (DIPM). Wilayah KP DIPM ini merupakan bagaian dari wilayah KP Antam yang telah dikurangi tersebut. Padahal, saat DIPM mendapatkan KP Eksplorasi dari Pjs Konut, bagian dari perusahaan Harita Group ini belumlah berbentuk badan hukum.
Faktanya, DIMP baru memperoleh badan hukum pada 21 November 2007, dua bulan setelah menerima izin KP Eksplorasi dari Pjs Bupati Konut. Sementara itu, izin KP Penyelidikan Umum dari Bupati Konut diterbitkan pada 17 September 2007. Sehingga sangat nyata jika Bupati Konut dianggap menghalalkan segala cara untuk mendukung kepentingan bisnis DIMP ini.
Berdasarkan data dan fakta di atas, Ketua Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai Bupati Konut bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan jabatannya. “Berbagai pelanggaran di atas menunjukkan arogansi dan perilaku sewenang-wenang Bupati Jonut Aswad Sulaiman tanpa peduli peraturan yang berlaku dan kebijakan serta ketentuan pemerintah pusat,” tandasnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/5).
Marwan menjelaskan, memang, Antam sempat dipulihkan kembali setelah Pjs Bupati Konut Aswad Sulaiman diganti dengan Herry Silondae pada 2009. Herry menerbitkan SK No. 15 Tahun 2010 dan membatalkan dua SK yang telah dikeluarkan oleh Bupati Konut sebelumnya. SK yang dikeluarkan oleh Herry adalah Izin Operasi Produksi kepada Antam sehingga hak Antam dipulihkan kembali dan berwenang untuk melanjutkan kegiatan ke tahap operasi produksi.
Sayangnya, Herry tidak lama menjabat sebagai Bupati Konut. Pada April 2011, Aswad Sulaiman terpillih kembali menjadi Bupati Konut bersamaan dengan gugatan yang dilayangkan oleh DIMP ke PTTUN Makassar dan berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) atas terbitnya SK No. 15 Tahun 2010. Dan jabatan Aswad Sulaiman adalah sebagai Bupati Definitif.
Kemudian Aswad kembali mengeluarkan dua SK tertanggal 11 Mei 2011. Pertama, SK No. 153 Tahun 2011 berisi pembatalan SK Bupati Konut No. 4 Tahun 2010, No. 5 Tahun 2010 dan No. 6 Tahun 2010. Kedua, SK No. 154 Tahun 2011 tentang Pembatalan SK Bupati Konut No. 78 Tahun 2010. Terutama isi SK No 153, menurut Marwan, seolah-olah merupakan pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang memberlakukan kembali SK No. 267 Tahun 2007 dan SK No. 15 Tahun 2008.
“Padahal SK No. 267 Tahun 2007 adalah izin usaha pertambangan yang masih dalam bentuk KP yang sudah kadaluarsa karena habis masa berlaku sejak 29 September 2009 dan saat ini, sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 sudah tidak diakui lagi karena dalam UU itu jelas disebutkan izin pertambangan yang diakui adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP),” imbuhnya.
Sementara itu, lanjut Marwan, SK No. 153 Tahun 2011 telah mengakibatkan adanya tumpang tindih lahan pertambangan karena SK tersebut memberikan izin dalam bentuk KP kepada DIMP di atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Antam. Padahal, hingga saat ini IUP Antam belum pernah dibatalkan dan berlaku hingga 2030.
Selain itu, sambung Marwan, ternyata Bupati Konut Aswad Sulaiman juga menerbitkan beberapa IUP baru di daerah KP Antam secara tanggal mundur (back-dated) sehingga menyebabkan tumpang tindih lahan yang luas.
Marwan menyesalkan kenapa pelanggaran yang begitu nyata dan jelas dilakukan oleh Bupati Konut serta PT Harita Group selaku induk perusahaan dari DIMP tidak tersentuh hukum. Lembaga peradilan pun, ketika memutus perkara antara Antam dan DIMP dinilai tidak adil bahkan memihak kepada Bupati Konut dan Lim Harwanto Wijaya Sarwono selaku pemilik PT Harita Group.
Iress mencatat, berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di Konut dan lembaga peradilan berupa PTUN, PTTUN dan MA, negara dirugikan sekitar Rp42 triliun di luar biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebesar Rp260 miliar.
Sementara itu, pengamat pertambangan Ryad Chairil menilai bahwa persoalan ini dikarenakan sikap pemerintah pusat yang tidak tegas tehadap pemerintah daerah. Dia menilai seharusnya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah harus mengelola kekayaan mineral guna kesinambungan perkembangan tambang nasional.
“Pemerintah tidak berpihak, harus ada keberpihakan,” katanya ditemui di acara yang sama.
Ia melanjutkan, filosofi dibentuknya Antam telah menimpang diakibatkan visi dan misi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tidak sejalan. Jika mengingat tujuan dibentuknya Antam, seharusnya Antam memiliki keuasaan mineral di Indonesia. Tetapi faktanya, di Konut Antam bahkan tidak memiliki hal apapun atas IUP yang telah mereka peroleh.
Ryad meyakini, pencaplokan WIUP Antam yang dilakukan oleh PT Harita Group melalui anak usahanya DIMP berasal dari kebocoran data Antam. Apalagi, lanjutnya, banyak pensiunan atau mantan pegawai Antam yang kemudian bekerja pada PT Harita Group. “Untuk itu harus segera dilakukan strategi pengamanan agar data Antam tidak bocor,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan usulan clean and clear sehingga jika ditemukan adanya tumpang tindih, perusahaan tersebut tidak boleh memperoleh IUP ataupun perpanjangan. Belum lagi terkait dengan prosedur lingkungan yang jauh dari AMDAL. “Beri ketegasan kepada bupati agar jangan sewenang-wenang mengeluarkan IUP,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjutnya, harus mengunci persoalan mineral di Indonesia melalui pakta integritas. Tidak hanya itu saja, persoalan izin usaha pengolahan, zonasinya harus dikuasai oleh BUMN.
