Butuh Tiga Kali Permohonan untuk Dikabulkan
Berita

Butuh Tiga Kali Permohonan untuk Dikabulkan

Sukses besar karena majelis hakim yakin utang termohon PKPU memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

HRS
Bacaan 2 Menit

Terkait alasan IBN yang mengatakan kontrak tersebut adalah rekayasa untuk transfer pricing dan IBN justru menjadi korban atas kontrak ini, majelis rupanya tak sepakat. Menurut majelis, IBN tidak berhasil membuktikan dalil tersebut. 

Bahkan, majelis melihat dalam Laporan Keuangan Tahunan PT Inti Bara Nusalima yang dibuat oleh auditor independen tercantum utang kepada IMC sebesar Rp23.047.509.740. Artinya, IBN mengakui adanya utang tersebut kepada IMC.

Bukti ini juga diperkuat dengan faktur pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, Nomor: S-1982/WPJ.02/ KP.0410/2012, tanggal 16 Oktober 2012. Faktur pajak ini terbit dari invoice pemohon dan termohon menerbitkan  bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas invoice tersebut. Artinya, tagihan IMC pada IBN benar-benar ada dan dilaporkan kepada negara.

"Menimbang, majelis berpendapat bahwa utang telah terbukti secara sederhana," ucap Ketua Majelis Hakim Kasianus Telaumbanua, Rabu (20/2).

Adanya kreditur lain sebagai syarat permohonan PKPU juga terbukti. Majelis berpendapat bahwa IBN juga memiliki utang terhadap PT Dremco Indonesia Rp10,91 miliar dan telah jatuh tempo pada Oktober 2011. Atas putusan tersebut, majelis hakim menunjuk Dwi Sugiharto sebagai hakim pengawas dan mengangkat Jimmy Simanjuntak sebagai pengurus PKPU Sementara IBN.

Usai mendengar putusan tersebut, Kuasa Hukum IMC Lonna Yohannes Lengkong  merasa puas atas putusan PKPU tersebut. Karena, Lonna menganggap dari awal utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sudah jelas. Hanya saja utang tersebut belum dibayar oleh IBN.

Kepuasan tersebut muncul karena IBN tidak dapat mematahkan dalil dan bukti-bukti IMC. Terlebih lagi, Bukti Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Termohon justru menguatkan dalil IMC yang mengakui keberadaan utang tersebut.

"Kesemuanya tercatat dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Termohon," tulis Lonna melalui surat elektronik kepada hukumonline, Kamis (21/2).

Sementara itu, hukumonline tidak berhasil menghubungi Kuasa Hukum IBN Erick. Erick tidak membalas pesan singkat dan tidak mengangkat teleponnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info