Pekerjaan Rumah
Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, KPK ke depan memiliki beberapa pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan data kasus korupsi yang dimiliki institusi penegak hukum di Indonesia. Selama ini, data yang dimiliki Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidaklah sama.
“Beda-beda itu membuat proses koruptif itu berjalan. Data adalah wajah kita. Kita tidak punya data yang sinkron,” katanya.
Padahal, kata Zainal, proses penanganan perkara korupsi di KPK bisa menuntun ke arah data yang sama. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK mengatur bahwa setiap dimulai penyidikan yang dikeluarkan surat dalam bentuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). KPK akan memberitahukan ke institusi penegak hukum lainnya. Sehingga, ia berasumsi, seharusnya data antara institusi penegak hukum punya kesamaan.
“Setelah diterbitkan SPDP, itu kemudian ditembuskan ke aparat penegak hukum lain untuk diketahui. Tapi kalau dibuka datanya, beda semua,” kritiknya.
Makanya, Zainal meminta, ke depan pimpinan KPK terpilih bisa menjalin relasi yang baik dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Ia mengusulkan agar dibangun sistem kerjasama di KPK terhadap lembaga-lembaga tersebut. Kalau tidak dibangun sistem kerjasama, dia khawatir hal itu akan menghambat kerja KPK.
Sistem kerjasama yang tak baik ini berdampak luas. Misalnya, lanjut Zainal, ketika KPK menugaskan seorang jaksa di KPK untuk menelusuri perkara yang melibatkan Kejaksaan Tinggi. Maka sulit bagi jaksa KPK tersebut yang notabene merupakan anak buah dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Ia menilai, jaksa KPK tersebut bisa kebingungan saat memeriksa atasannya sendiri. “Jangan bertumpu kepada orang perorang tapi bangun sistem kerjasama yang baik,” pungkasnya.
















