Setiap tahunnya, organisasi dunia kehilangan sekitar lima persen pendapatannya akibat kecurangan internal (fraud). Temuan dari 2024 ACFE Occupational Fraud Report: A Report to the Nations mengungkapkan, berdasarkan studi atas 1.921 kasus fraud di 138 negara dari 2022-2023, kerugian median mencapai USD145 ribu per kasus, dan 22 persen di antaranya menelan biaya lebih dari USD 1 juta.
Di Indonesia, Indonesian Fraud Survey 2019 menunjukkan total kerugian sekitar Rp874,43 miliar dengan rata-rata kerugian sekitar Rp7.248 miliar per kasus. Organisasi atau lembaga yang paling dirugikan dalam hal ini, yaitu instansi pemerintah (48,5%), perusahaan milik pemerintah/BUMN (31,8%), perusahaan swasta (15,1%), organisasi nirlaba (2,9%), dan lainnya (1,7%).
Manipulasi bukti dalam proses reimbursement menjadi salah satu yang paling banyak terjadi. Riset Emburse, Inc. (2024) terhadap lebih dari seribu karyawan penuh waktu menyebutkan, hampir seperempat responden mengaku pernah melakukan expense fraud, mulai dari pembelian pribadi yang diklaim sebagai pengeluaran kantor hingga mark-up biaya perjalanan.
Kendati sering dipandang remeh, dampak praktik ini bisa begitu luas. Dari lemahnya sistem pengawasan hingga munculnya budaya ’toleransi’, semua membuka celah bagi kebocoran yang terus melebar. Pada titik tertentu, masalah ini bukan lagi urusan etik internal, melainkan juga punya implikasi hukum dan reputasi perusahaan.
Dalam kerangka hukum Indonesia, praktik penggelapan anggaran dan kecurangan dalam proses reimbursement memang belum diatur secara spesifik. Namun, pada instansi pemerintah dan ASN, terdapat sejumlah regulasi yang dapat menjadi rujukan untuk mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin, termasuk tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; hingga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.
Manfaat Transparansi dari Dua Sisi
Tidak semua pengajuan klaim fiktif berawal dari niat buruk. Sering kali, karyawan terdesak karena sistem reimbursement yang rumit atau lambat, sehingga mereka harus menalangi pengeluaran dengan dana pribadi. Ini belum termasuk cash flow pribadi yang berantakan maupun risiko keuangan lain. Fenomena ini kemudian melatari praktik yang oleh Emburse, Inc. disebut ’revenge spending’ sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dirasa tak berpihak.
Sistem reimbursement manual memang punya banyak kekurangan. Ketergantungan pada bukti fisik, lambatnya proses verifikasi, sampai lemahnya dokumentasi tak dapat dimungkiri menciptakan celah kesalahan. Perkembangan teknologi sebenarnya telah menawarkan jalan keluar. Platform seperti Mekari Expense, misalnya, memudahkan proses pengajuan, persetujuan, dan pelaporan pengeluaran secara otomatis dalam satu platform.
















