Perusahaan mengutip pertimbangan anjuran Disnakertrans yang menyatakan hal-hal yang sudah disepakati tak dapat ditarik kembali, kecuali ada persetujuan dari para pihak (pekerja dan pengusaha) sesuai Pasal 155 UU Ketenagakerjaan. Karenanya, PKWT itu dinilai sah dan mengikat bagi para pihak sesuai Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT.
Menurutnya, dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak membatasi atau menentukan jenis usaha, tetapi mengatur jenis pekerjaan. Sebab, secara jelas jenis pekerjaan Yogi dkk berhubungan dengan pembukaan toko baru dan promosi barang-barang. Karena itu, PHK atas dasar PKWT sah tanpa perlu penetapan PHI.
Persidangan perkara ini sendiri sudah memasuki tahap jawab menjawab. Namun, dalam persidangan yang dipimpin hakim Sapawi, Kamis (30/9) pekan lalu, kuasa hukum perusahaan belum siap dengan dupliknya. Alhasil, sidang ditunda Kamis (7/10).
