Pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkotika asal Australia,Schapelle Corby menjadi isu yang paling banyak ditanya oleh para anggota Komisi III DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Pertanyaannyamulai dari alasan presiden mengajukan grasi, apa pertimbangan yang diberikan Menkumham kepada presiden, hingga rencana mengajukan hak interpelasi.
Amir Syamsuddin menjelaskan bahwa grasi yang diberikan kepada Corby bukan penghapusan hukuman, tetapi hanya pengurangan hukuman. Ia juga meluruskan komentar sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Corby adalah satu-satunya narapidana narkotika yang diberikan grasi. “Seakan-akan hanya SBY yang pernah memberikan grasi terhadap narapidana narkoba,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (13/6).
Amir menuturkan bahwa pemberian grasi kepada narapidana narkotika bukanlah sebuah aib, dan ini pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. “Saya hanya ingin kemukakan untuk diketahui bahwa beberapa presiden kita di waktu lalu telah melakukan itu (memberi grasi kepada narapidana narkotika,-red),” tuturnya.
Lebih lanjut, Amir menyatakan berdasarkan penelusuran Kemenkumham setidaknya sudah ada tujuhnarapidana narkotika yang diberikan grasi pada presiden era lalu. “SBY memang memberikan grasi kepada Corby dan satu Warga Negara Jerman. Yang rampung administrasinya baru Corby. Dia adalah narapidana narkotika yang kedelapan,” jelasnya.
Meski menilai pemberian grasi kepada narapidana narkoba ini bukan aib, Amir tak mau membuka di era presiden mana grasi itu diberikan. “Ini memang bukan aib, tapi sekarang dikesankan pemberian grasi narkotika seakan-akan sebagai aib. Saya tak ingin hal ini dihubung-hubungkan dengan para mantan presiden. Kalau anggota dewan ingin tahu lebih detil, saya akan perlihatkan di rapat tertutup,” jelasnya.
Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani berpendapat informasi tersebut bukanlah hal yang tabu, sehingga menteri bisa menyampaikan informasi ini secara terbuka. “Umumkan saja, pada periode sekian-sekian. Berapa banyak. Ini kan bukan hal yang tabu,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa inti pertanyaan para anggota dewan adalah apa alasan pemberian grasi terhadap Corby.
Anggota Komisi III dari Partai Hanura Syarifuddin Sudding juga tak keberatan bila informasi dilakukan terbuka. “Ini bukan untuk mendiskreditkan era presiden sebelumnya. Ini kan sejarah. Ternyata sebelumnya pernah terjadi. Jadi, ngga ada masalah, supaya kita semua paham,” jelasnya.
Anggota Komisi III dari PDIP Trimedya Pandjaitan menilai sesungguhnya tak ada relevansinya mengkaitkan ke belakang. Ia menilai suasana kebatinan periode lalu dengan periode sekarang dalam memberantas narkotika berbeda. Ia menilai saat ini ditengah kebijakan moratorium remisiterhadap napi narkotika, tetapi grasi malah diberikan kepada Corby.
“Jangan kemana-mana dikaitkan. Padahal di sini BNN setengah mati memberantas narkotika. Kita menghujat hakim kalau memvonis rendah narkotika, tetapi presiden malah memberikan grasi. Menurut kami, tak perlu kemana-mana (penjelasan Menkumham,-red),” tegasnya.
Amir membantah bila semangat pemberantasan narkotika disebut berbeda di masing-masing periode presiden. “Semangat sejak dulu sama. Eksistensi BNN ini sudah 20 tahun di Indonesia. Dan pemberian grasi pada narapidana narkotika di era yang lalu dilakukan pada saat BNN sudah eksis,” tegasnya.
Amir menjelaskan permintaan rapat tertutup sebenarnya bukan untuk menutup rahasia, melainkan ia tak ingin mantan presiden mendapat penilaian negatif seperti yang dialami SBY sekarang. “Saya rasa relevan dengan masalah ini. Ini bukan hal baru dan bukan satu-satunyua,” tambah Amir.
Karena rapat tetap berlangsung terbuka, Amir hanya menjelaskan pada era lalu pemberian grasi kepada narapidana narkoba diberikan kepada mereka yang hukumannya tak kecil. “Ada yang sudah dipidana 18 tahun, ada yang 17 tahun, bahkan ada yang sudah dipidana 20 tahun,” pungkasnya.
