Fakta-fakta yuridis lain yang dipergunakan oleh JPU dalam membuktikan unsur melawan hukum perbuatan Daan, adalah bahwa Daan pernah memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku sekertaris panitia pengadaan, untuk membuat sejumlah berita acara dan surat perjanjian sebagai kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara, padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan dan surat perjanjian dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard.
Masih Persoakan Hamid
Daan, yang dalam pembacaan tuntutan tidak didampingi oleh penasihat hukumnya Erick S. Paat, kembali menyela ketika dalam pembacaan tuntutan JPU menyinggung perihal pemberian uang sebesar 110 ribu dolar AS dari saksi Hamdani Amin kepadanya. Itu fitnah.Saya hanya terima 30 ribu dolar AS dan itupun titipan dari ketua KPU. Saya kembalikan dengan sukarela tanggal 7 Juli 2005 di kantor KPU, ucap Daan.
Daan membantah bila ia dikatakan bertanggungjawab atas pembuatan segel pemilu presiden I dan II. Ia tetap bersikeras bahwa yang bertanggungjawab atas pembuatan segel adalah Hamid Awaluddin. Daan juga keberatan disebut melanggar prosedur Keppres No. 80 tahun 2003. Keppres kedudukannya lebih rendah dari Konstitusi. Waktu itu kita terdesak untuk segera mengadakan pemilu. Ada kepentingan politik yang jauh lebih besar agar segera ada presiden terpilih, jelasnya.
Seperti Mulyana W Kusuma, Daan menyesalkan bahwa kerja keras para anggota KPU justru harus dibayar dengan hukuman penjara. Karena Pak Hamid Menteri (Hukum dan Hak Asasi Manusia –red), maka dia tidak diapa-apakan. Tapi karena Daan Dimara warga biasa maka menjadi korban, ucap pria yang didukung oleh Forum Solidaritas Masyarakat Papua ini.
Sidang akan dilanjutkan (5/9/06). Daan mengatakan bahwa dirinya dan juga penasihat hukumnya telah mempersiapkan pledoi untuk segera dibacakan dalam sidang tersebut.
