Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Budi Santoso selaku Direktur PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer PT DI, Irzal Rinaldi Zailani (dalam satu berkas), Budiman Saleh selaku Direktur Aero structure PT DI, Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PTDI, Budi Waskito Direktur Aircraft Integration PTDI, Didi Laksamana sebagai Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa (PT.ASP) sekaligus penerima manfaat sejumlah perusahaan lain, Ferry Santosa Subrata sebagai Direktur PT Selaras Bangun Usaha (SBU) melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PTDI yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp202 miliar dan AS$8,6 juta.
Dalam dakwaannya, penuntut juga mengungkap kontrak kerjasama fiktif ini dilakukan berkaitan dengan alat militer dengan sejumlah institusi pemerintah seperti Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), dan Sekretariat Negara. Diketahui PTDI merupakan BUMN yang bergerak di industri pesawat terbang, antara lain melaksanakan rancang bangun (design pesawat terbang), rekayasa pesawat, terbang, development pesawat terbang, jasa engineering, penyedia sistem senjata, dan jasa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).
Salah satunya yaitu Pengadaan 16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu senilai AS$5,3 juta, Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNIAD/Pemprov Kaltim Rp4,799 miliar, Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar senilai AS$3,2 juta, Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU Rp26 miliar, Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD Rp27 miliar, Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL Rp23 miliar, Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+ Rp5,2 miliar.
Bahwa sebagai produsen produk dirgantara beserta perawatannya, PTDI memiliki konsumen yang berasal dari dalam dan luar negeri, diantaranya kepada Basarnas, Kemenhan, BPPT, Kepolisian Udara, Puspenerbad, Puspenerbal dan Sekretariat Negara. Dikarenakan adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan pesanan dari pihak konsumen dalam negeri maka pada tahun 2006, PTDI memiliki Administrative Procedure (AP) nomor 02-DN-001A Tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukan Mitra Penjualan sebagai dasar untuk dapat menyediakan dana khusus yang diberikan kepada konsumen atau end user yang membeli produk atau jasa dari PT DI.
Kemudian diadakanlah rapat direksi yang dipimpin oleh Budi. “Dalam rapat tersebut membahas tentang salah satunya kebutuhan untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak pemberi kerja agar PTDI tetap mendapatkan pembelian pesawat atau jasa perawatan,” kata penuntut umum dalam surat dakwaan yang diterima hukumonline.
Budi juga memerintahkan agar anggaran untuk dana khusus dimasukan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PTDI dengan menggunakan sandi anggaran Unit Kerja Pemasaran sebagai Cost structure dalam marketing cost, di mana Terdakwa I memberikan persetujuan RKAP PTDI yang memuat dana khusus yang disandikan tersebut dalam anggaran Biaya beban penjualan dengan nomor sandi anggaran 81 A Biaya Keagenan dan mulai tahun 2015, biaya agen ditempatkan di Direktorat Niaga dan Restrukturisasi.
Fee 1-9 persen
Setelah memperoleh informasi mengenai apa yang diperlukan para konsumennya, Irzal bersama dengan Ade Yuyu Wahyuna membuat proposal penawaran dengan dana alokasi khusus sebesar 1-9 persen yang dimasukkan dalam biaya marketing. Hal itu pun disetujui oleh para direksi PT DI, termasuk Budi selaku direktur utama.
Proposal cashback, atau pemberian fee sebesar 1-9 persen itu ternyata efektif dan PTDI mendapat pekerjaan dari instansi pemerintahan seperti Basarnas dengan dua kontrak senilai Rp267,2 miliar, BPPT satu kontrak Rp2,78 miliar, Kemenhan empat kontrak senilai Rp66,3 miliar, Kemenhan Ditjen Pothan dua kontrak senilai Rp28,9 miliar, Kemenhan TNI AD tiga kontrak senilai AS$234,9 juta dan €74,3 juta, serta Kemenhan TNI AL sebesar Rp330 miliar dan AS$139 juta. Selanjutnya Kemenhan TNI AU dua puluh dua kontrak Rp1,29 triliun, Polisi Udara tiga kontrak sebesar Rp134 miliar, Puspenerbad dengan dua puluh empat kontrak sebesar Rp655 miliar, Puspenerbal dengan lima kontrak sebesar Rp16 miliar, dan Sekretariat Negara dengan sembilan kontrak sebesar Rp258 miliar, sehingga seluruh kontrak yang didapat sebanyak 79 dengan nilai Rp3,052 triliun, AS$374,8 juta dan €74,3 juta.
“Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak pemberi Kerja tersebut, PTDI sesuai dengan kesepakatan akan memberikan fee/imbalan kepada pihak pemberi kerja yang jumlah maksimalnya adalah single digit,” terang penuntut.
Untuk dapat mengeluarkan uang PTDI guna kepentingan alokasi dana khusus yang diberikan kepada konsumen pemberi kerja (end user) PT DI, sekira awal tahun 2008 Terdakwa II yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran kemudian menghubungi DIDI LAKSAMANA menawarkan pekerjaan menjadi mitra penjualan dimana perusahaan mitra penjualan diwajibkan mengembalikan uang pembayaran kepada pihak PTDI sebesar 90% yang di hitung dari jumlah bersih (setelah pajak), sedangkan sisanya sebesar 10% untuk Perusahaan Mitra Penjualan.
“Bahwa selain itu, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PTDI, Terdakwa II (Irzal) pada saat menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran, memerintahkan Dedi Turmono mencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militer dikarenakan PTDI akan melayani kebutuhan alat militer dari konsumen (end user),” jelas penuntut.
Selanjutnya walaupun telah mengetahui Kerjasama Mitra Penjualan tersebut adalah fiktif, Budi tetap membuat surat kuasa kepada Budiman Saleh, Budi Wuraskito, Eddy Gunawan serta M. Fikri untuk menjadi pihak yang mewakili PTDI menandatangani kontrak mitra penjualan dengan PT Angkasa Mitra Karya (PT.AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT.BTP), PT Abadi Sentosa Perkasa (PT.ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT.PMA), PT. Niaga Putra Bangsa (PT.NPB) serta PT Selaras Bangun Usaha (PT.SBU). Total perjanjian ini sebesar Rp205,3 miliar dan AS$15,8 juta.
Atas kontra-kontrak dengan perusahaan mitra penjualan tersebut, walaupun perusahaan mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan sebagai mitra penjualan (fiktif), atas sepengetahuan dari Terdakwa I, PTDI tetap melakukan pembayaran sebesar Rp205, miliar dan AS$8,65 juta. Atas pembayaran tersebut, sesuai dengan kesepakatan para perusahaan mitra penjualan mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut untuk pembayaran biaya-biaya dan pajak serta pengembalian ke PTDI (cashback) seluruhnya berjumlah Rp238 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp217 miliar diterima kembali oleh PTDI dari para mitra penjualan
“Bahwa atas pengembalian uang (cashback) tersebut, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa I memberikan persetujuan kepada Terdakwa II, Arie Wibowo, Dedi Turmono, Toto Pratondo, Achmad Senjaya, Djajang Tarjuki, Dedi Iriandi, Ahmad Azhar, Ade Yuyu Wahyuna, Didi Laksamana serta Ferry Santosa menggunakannya untuk membiayai pengeluaran guna memenuhi permintaan Dana Khusus untuk konsumen pemberi kerja PTDI (end user/customer) sebesar Rp178,9 miliar, sebagaimana kesepakatan Terdakwa II dan Arie Wibowo dengan pihak pemberi kerja (end user) sebagai fee atas dipilihnya produk dan layanan perawatan yang dilakukan oleh PTDI sebagaimana kontrak Induk antara PTDI dengan Basarnas, Kementerian Pertahanan, BPPT, Kepolisian Udara, Puspenerbad, Puspenerbal dan Sekretariat Negara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016,” jelas penuntut.
Selain untuk pihak pemberi kerja, dana khusus yang berasal dari pengembalian tersebut, atas persetujuan itu Budi Santoso menerima sebesar Rp2 miliar, Irzal menerima sebesar Rp13 miliar, dan pejabat serta karyawan PTDI lainnya serta sejumlah pihak lain yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini.
Atas perbuatannya tersebut, kedua terdakwa yaitu Budi dan Irzal didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 KUHP. Sidang ini sendiri digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.
