Dampak Corona, DPR 'Merumahkan' Pegawainya
Berita

Dampak Corona, DPR 'Merumahkan' Pegawainya

Untuk pegawai dan pejabat yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik akan ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dari rumah masing-masing. Presiden tetap memilih mengambil kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19.

Agus Sahbani/ANT
Bacaan 2 Menit
Gedung DPR. Foto: RES
Gedung DPR. Foto: RES

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya akan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh wilayah Kompleks Parlemen untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan meliburkan pegawai yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.

 

"Mulai besok (Senin, 16/3) hingga Jumat (20/3) kami akan menyemprotkan disinfektan ke seluruh Kompleks Parlemen," kata Indra Iskandar di Jakarta, Minggu (15/3/2020) seperti dikutip Antara.

 

Dia menegaskan penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan mulai Senin-Jumat (16-20 Maret). Dia beralasan langkah penyemprotan disinfektan itu untuk membatasi adanya virus-virus, khususnya Covid-19 yang ada di lingkungan Kompleks Parlemen.

 

"Langkah ini (penyemprotan disinfektan) tentu membatasi atau membasmi adanya virus-virus yang mungkin melekat pada benda-benda dan udara di sekitar tempat tertentu," ujarnya.

Dia mengatakan bagi pegawai dan pejabat yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, akan ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dari rumah masing-masing.

 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi keterangan pers di Istana Bogor, Minggu (15/3) sore. Presiden mengatakan melihat, beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, tapi melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19.

 

“Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan Protokol Kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini,” kata Presiden dalam keterangannya yang dikutip sejumlah media.

 

Melalui Keppres No. No. 7 Tahun 2020, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Baca Juga: Keppres Penanganan Corona Diteken, Partisipasi Masyarakat Sangat Diperlukan

 

Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. “Karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur dan bupati serta walikota ntuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. Terus berkonsultansi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya siaga darurat atau tanggap darurat bencana nonalam?”

 

Untuk itu, berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran Pemerintah Daerah dibantu jajaran TNI dan POLRI serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19. Misalnya, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa.

 

“Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” pesan Presiden.

 

Dia meminta kepada seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran Covid-19 ini bisa dihambat dan di-stop. “Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong ,dan bersatu padu, gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal,” harapnya.

 

Belum lama ini, World Health Organization (WHO) telah menyurati Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2020 untuk meningkatkan kewaspadaan Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona jenis baru bernama Covid-19 dengan meningkatkan status darurat nasional. Namun, Presiden memilih mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Seperti ditegaskan Presiden yang disampaikan di Istana Bogor tersebut.   

 

Kebijakan ini tentu didasari adanya peningkatan jumlah kasus yang terkena infeksi virus corona di Indonesia. Awalnya, diumumkan 2 orang yang terinfeksi corona pada 2 Maret lalu, meningkat signifikan menjadi 69 orang terinfeksi. Hingga Sabtu (14/3) kemarin mencapai 96 orang, hingga data terakhir sudah mencapai 100-an orang.   

 

Cukup meluasnya penularan virus ini telah mengakibatkan sejumlah universitas, perkantoran, mengalihkan kegiatannya melalui sistem online. Sejumlah acara, seperti seminar, diskusi, raker dalam waktu dekat bakal diundur pelaksanaannya. Bahkan, sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta ditutup, seperti Monas, Ancol, Ragunan, museum, dan lainnya. Bahkan,Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan menutup semua sekolah di DKI dan menunda pelaksanaan Ujian Nasional tingkat menengah (SMA/SMK) mengantisipasi penyebaran Covid-19 dalam dua pekan ke depan.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lockdown. Sebab, sudah banyak kalangan termasuk ahli dan akademisi yang mengusulkan agar Indonesia mengambil langkah lockdown seperti di beberapa negara lain. Seorang ahli virus di Universitas Indonesia, kata dia, turut menegaskan pentingnya lockdown untuk memudahkan penanganan masalah pandemi ini.

 

Untuk dunia pendidikan, ia meyakini Mendikbud Nadiem Makarim sudah sangat paham sekali soal IT, sehingga bisa siap mengupayakan berbagai metode belajar jarak jauh atau dengan pendekatan teknologi digital.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info