Dari Hukumnya Presiden Mendukung Paslon Pilkada Hingga 10 Prinsip Kode Etik Hakim
Terbaru

Dari Hukumnya Presiden Mendukung Paslon Pilkada Hingga 10 Prinsip Kode Etik Hakim

Dibahas pula soal menyebarkan foto telanjang delik kesusilaan atau pencemaran nama baik hingga wajibkah istri mengembalikan mahar dalam cerai khuluk?

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.
Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari hukumnya Presiden mendukung paslon pilkada hingga 10 prinsip Kode Etik Hakim, selengkapnya:

1. Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?
Presiden sebagai pejabat negara harus menjaga independensi dan netralitas dalam pemilihan kepala daerah (“pilkada”). Lantas, apa hukumnya jika presiden mendukung salah satu paslon kepala daerah dalam pilkada pasca Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024?

2. Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik?
Penyebaran foto telanjang adalah pelanggaran kesusilaan yang melanggar norma dan dapat dihukum berdasarkan UU 1/2024. Namun, pelaku juga berpotensi dipidana karena mencemarkan nama baik dari orang yang fotonya disebarkan.

3. Jenis-jenis Intervensi dalam Hukum Acara Perdata
Intervensi dalam hukum adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Dalam hukum acara perdata, intervensi terbagi menjadi tiga jenis yaitu voeging, tussenkomst, dan vrijwaring. Ketahui makna dan perbedaan dari masing-masing jenis intervensi hukum tersebut hanya di sini.

4. Aturan Cuti Besar bagi Pekerja
Istilah cuti besar tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, aturan cuti besar dapat ditemukan dalam ketentuan istirahat panjang yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh. Bagaimana bunyi aturan istirahat panjang?

5. Terganggu Suara Bising Usaha Tetangga, Tempuh Langkah Ini
Aktivitas usaha di lingkungan pemukiman yang menyebabkan kebisingan, dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”) dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Selain itu, dapat pula dikenai sanksi administratif. Apa saja bentuk sanksinya?

6..Pasal 187 KUHP tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum
Pasal 187 KUHP lama mengatur tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 308. Simak artikel berikut untuk mengetahui apa saja perbuatan yang termasuk ke dalam kejahatan yang membahayakan umum.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info