Di salah satu sudut ruangan di dalam Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, terdapat sebuah etalase kecil berisikan makanan ringan. Selain cemilan, sejumlah jenis minuman ringan juga terpampang jelas di dalam wadah pendingin yang mulai berembun.
Etalase tersebut berada di bawah tangga menuju ruangan lain. Ternyata, etalase tersebut merupakan warung yang menyediakan makanan dan minuman yang bisa dibeli pegawai atau pengunjung Komnas HAM. Warung tersebut merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Pegawai Komnas HAM. Secara kasat mata, unit-unit usaha itu tak terlihat layaknya sebuah warung.
Selain warung, koperasi yang mulai dirintis sejak tahun 2009 itu memiliki beragam unit usaha lain. Ada dua jenis usaha yang dilakoni Koperasi Pegawai Komnas HAM. Pertama, terkait pembiayaan seperti simpan pinjam, event organizer, asuransi, perkreditan kendaraan bermotor dan barang elektronik. Sedangkan unit usaha kedua terkait penjualan, seperti warung atau kantin hingga penjualan tiket atau travel.
Ketua Koperasi Pegawai Komnas HAM, Jahani, mengakui dari sejumlah unit usaha yang dilakoni hanya simpan pinjam yang paling digemari anggota yang jumlahnya mencapai 200 orang. Selebihnya, tak banyak unit usaha yang berjalan lancar seperti event organizer.
Pola usaha itu dalam bentuk pemberian talangan dana bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengajukan kegiatan ke Komnas HAM. Bentuk usaha event organizer hanya bertahan beberapa lama dengan maksimal dana yang ditalangi maksimal Rp70 juta. Setelah dana dari Komnas HAM cair, LSM tersebut baru melunasi dana talangan itu ke koperasi.
Sebelum dirintisnya koperasi, kata Jahani, banyak pegawai Komnas HAM yang membutuhkan wadah baru terkait kemudahan peminjaman dana. Wadah tersebut kemudian dikenal dengan nama paguyuban. Keresahan para pegawai akhirnya menuai hasil hingga koperasi memperoleh legalisasi dengan memperoleh akta pendirian koperasi bernomor 46 pada tanggal 19 April 2011.
Dari tahun 2009 hingga 2011, Jahani dipercaya oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM kala itu Sudibyo Triatmodjo untuk menata koperasi. Sudibyo merupakan salah satu pendiri dari Koperasi Pegawai Komnas HAM. “Awalnya kita hanya paguyuban teman-teman, tapi berikutnya kita legalisasikan dengan berbadan hukum,” ujar Jahani.
Jahani bersemangat menata koperasi. Dia menetapkan simpanan pokok dan simpanan wajib bagi para anggota. “Simpanan pokok itu ketika mereka masuk anggota koperasi sebesar Rp50 ribu, simpanan wajib tiap bulan Rp25 ribu tiap anggota,” kata pria berusia 39 tahun itu.
Ia mengaku unit usaha yang dilakoni Koperasi Pegawai Komnas HAM tak sebesar lembaga atau kementerian. Bahkan, sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota pada tahun 2012 saja tak terlalu besar. Dari sekitar 200 anggota, tiap orang hanya memperoleh sisa hasil usaha Rp150 ribu. Hal ini diperoleh dari keuntungan koperasi di tahun 2012 yang sebesar Rp30 juta.
Meski tergolong kecil, Koperasi Pegawai Komnas HAM tetap menunjung nilai-nilai hukum. Penghormatan terhadap hukum terlihat dari peminjaman ruangan untuk warung koperasi.
Hal itu dibuktikan dengan dilayangkannya permohonan surat peminjaman ruang oleh koperasi yang diketahui Komisi dan diberikan ke Sekretariat Negara (Setneg). Serangkaian cara ini dilakukan lantaran Gedung Komnas HAM tercatat masih dimiliki oleh negara. Lantaran belum ada persetujuan dari Setneg, warung pun ‘dipaksakan’ berada di bawah tangga.
Penghormatan terhadap hukum juga terlihat dari tak pernah terlibatnya koperasi dalam proyek kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan komnas HAM. Padahal, koperasi telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hingga kini, Koperasi Pegawai Komnas HAM tak pernah tersandung masalah hukum.
Jahani mengakui terdapat kekurangan dalam tubuh Koperasi Pegawai Komnas HAM. Kekurangan tersebut makin terlihat jika dikaitkan dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 92 UU dikatakan, pengelolaan kegiatan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi.
Menurutnya, belum adanya pengelola profesional dalam Koperasi Pegawai Komnas HAM lantaran keterbatasan keuangan. Atas dasar itu pula, Koperasi Pegawai Komnas HAM memanfaatkan sumber daya manusia di lingkungan komisi. “Karena memang tadi keterbatasan keuangan koperasi, perkembangannya juga tak lancar,” ujar Jahani.
Mayoritas pengurus koperasi adalah pegawai negeri yang bekerja di Komnas HAM. Meski begitu, terdapat sejumlah pegawai honorer yang turut disertakan menjadi pengurus koperasi. Disertakannya pegawai honorer sebagai pengurus, untuk mengimbangi keanggotan koperasi yang berasal dari pegawai negeri dan honorer.
Jahani percaya ekonomi koperasi merupakan bentuk usaha yang menjanjikan di Indonesia. Hal ini pula yang melatarbelakangi tujuan Koperasi Pegawai Komnas HAM untuk menjadi besar. Ditegakkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh pengurus kepada seluruh anggotanya menjadi salah satu jalan agar koperasi ini menjadi lebih besar. Semoga...
