Dari Pailit Debitur Galbay Pinjol Hingga Eksekusi Jaminan Cross Collateral
Terbaru

Dari Pailit Debitur Galbay Pinjol Hingga Eksekusi Jaminan Cross Collateral

Dibahas pula syarat dan rujuk talak 1 tanpa menikah lagi, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, teori kedaulatan rakyat, hukum waris anak hasil zina, hingga seputar aturan uang cuti tahunan.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari pailit debitur galbay pinjol hingga eksekusi jaminan cross collateral, selengkapnya:

  1. Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit?

Debitur yang terlilit utang hingga gagal bayar (galbay) pada pinjaman online (pinjol), bisakah mengajukan permohonan kepailitan? Ataukah terdapat solusi lain yang bisa dilakukan oleh debitur galbay pinjol?

  1. Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi

Apabila telah jatuh talak 1, pasangan suami istri dapat rujuk kembali meski tanpa menikah lagi dengan syarat masih berada dalam masa iddah. Namun, bagaimana jika perceraian sudah berjalan selama satu tahun, wajibkah mereka menikah kembali jika ingin rujuk?

  1. Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

Meski kedudukan Pancasila dalam tataran teori norma berada di atas UUD 1945, namun Pancasila bukanlah dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lantas, bagaimana kedudukan Pancasila dalam tatanan hukum Indonesia?

  1. Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia

Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Lalu, bagaimana penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia?

  1. Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja

Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, terdapat dua jenis perseroan terbatas (PT) yaitu PT biasa dan PT perorangan. Apa saja syarat untuk bisa mendirikan suatu PT menurut UU Cipta Kerja?

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info