Data Kekerasan pada Ibu dan Anak Fluktuatif
Aktual

Data Kekerasan pada Ibu dan Anak Fluktuatif

ANT
Bacaan 2 Menit
Data Kekerasan pada Ibu dan Anak Fluktuatif
Hukumonline

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan pemerintah terus memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) guna menekan kasus kekerasan.

"Pemerintah ingin terus menekan kasus kekerasan khususnya yang dialami perempuan dan juga anak-anak," kata Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Rabu (16/10).

Dia menjelaskan, penguatan lembaga P2TP2A sebagai upaya perlindungan perempuan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesetaraan gender. P2TP2A inisiasi pembentukannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2002.

Kini P2TP2A telah dibentuk di 33 provinsi dan 242 kabupaten-kota. "Dengan asumsi bahwa masalah perempuan dan anak tersebar di seluruh wilayah tanah air dan setidaknya setiap wilayah provinsi dan kabupaten- kota memiliki minimal satu P2TP2A, maka ada 260 kabupaten-kota yang belum memiliki P2TP2A," katanya.

Untuk itu, kedepan, kata dia, selain menambah jumlah P2TP2A, daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas P2TP2A. Dia juga menambahkan pemerintah terus melakukan revitalisasi kelembagaan guna melaksanakan pembangunan nasional.

"Pengembangan P2TP2A sebagai lembaga yang kokoh sangat penting dalam mewujudkan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Dia menjelaskan, data kekerasan yang dihimpun melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari seluruh unit-unit layanan di tingkat provinsi dan kabupaten- kota, menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan. Pada 2010 kasus yang dilaporkan sebanyak 15.648 kasus, maka setahun kemudian menjadi 11.089 kasus dan pada tahun 2012 sebanyak 18.718 kasus.

Linda juga menambahkan bahwa fluktuasi naik turunnya jumlah kasus yang dilaporkan ini perlu dicari penyebabnya. "Apakah karena masih belum optimalnya penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan atau aparat di lapangan masih belum seluruhnya melaporkan atau memang terjadi keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya, atau di wilayah mereka belum ada lembaga yang menyediakan layanan," katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info